Masa Sidang Reses, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Jelaskan Mekanisme Usulan Program yang Sekarang Lebih Ketat

HARIAN DISWAY - Masa persidangan III tahun sidang 2024/2025 sedang digelar oleh DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam masa resesnya, ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyampaikan beberapa hal kepada konstituennya. Salah satunya tentang mekanisme pengusulan program dan anggaran yang lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Samsul menginginkan masyarakat untuk bisa memahami kondisi saat ini mengingat banyaknya usulan yang harus ditampung dan juga harus menyesuaikan dengan anggaran. 

Menurut Samsul, pengusulan dari tingkat musrenbang kecamatan sampai atas berjalan cukup baik. Namun, kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat banyak usulan hasil dari pokok pikiran (pokir) DPRD harus menunggu tindak lanjut dan kecukupan anggaran. Mengingat saat ini defisit APBD Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 369, 72 miliar, maka Pemda dan DPRD Kabupaten Pasuruan harus matang-matang mengolah keuangan daerah. 

"Kondisi keuangan daerah saat ini tengah berhemat, maka usulan-usulan yang masuk tentu lewat penyeleksian yang lebih ketat sekarang ini," kata Samsul. 

Samsul melanjutkan, karena adanya efisiensi anggaran maka usulan juga mempertimbangkan tupoksi atau kewenangan. Politikus senior Partai Kebangkita Bangsa (PKB) itu menyontohkan, usulan perbaikan jalan rusak di desa-desa yang harus dibedakan kewenangan penanggung jawabnya. 

BACA JUGA:Operasi Pasar Pemkot Pasuruan di Sekargadung Diserbu Warga

BACA JUGA:Sukses di Stasiun dan Pasar Besar, Pemkot Pasuruan Tata Parkir dan PKL Pasar Gadingrejo

"Misal usulan perbaikan jalan di Dusun Balun belum bisa terlaksana karena itu kewenangan Pemkab. Sedangkan jalan di desa-desa cepat perbaikannya karena itu tanggung jawab desa dengan anggaran desa," terangnya. 

Meskipun demikian, Samsul berharap semua usulan dari hasil reses bisa tersampaikan dan terealisasi dengan baik. Jika masih ada usulan-usulan yang belum bisa terealisasikan ia berharap konstituennya memaklumi dengan adanya perbedaan kondisi kekuatan anggaran saat ini. 

"Kalau ada usulan yang sampai sekarang belum terealisasi bukan salah DPRDnya karena semua harus lewat mekanisme yang lebih ketat sekarang ini," tandasnya. (*)

Sumber: