Dua Pukulan Klan Shinawatra di Kancah Politik Thailand: PM Paetongtarn Dibekukan, Thaksin Diadili

Dunia politik Thailand kembali bergolak. Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra resmi dibekukan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi, Selasa, 1 Juli 2025. Di hari yang sama, mantan PM Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, menjalani sidang perdana karena menghina kerajaan.

DUA pukulan hukum sekaligus terhadap klan Shinawatra itu memperlihatkan betapa dinasti Shinawatra tak pernah lepas dari sorotan. Memang, klan itu paling dominan di Thailand. Akibatnya, ia terus berada pada situasi tarik-menarik kekuasaan antara kelompok konservatif pro-militer dan kekuatan elektoral populis yang kerap menang dalam pemilu.

Paetongtarn, 38, baru menjabat kurang dari setahun. Dia menerima mandat Raja Maha Vajiralongkorn untuk membentuk pemerintahan pada Agustus 2024. Paetongtarn adalah perdana menteri termuda Thailand. Dia menjadi anggota ketiga dari keluarganya yang menduduki jabatan tersebut. Sebelumnya ada Thaksin, sang ayah; dan Yingluck, bibinya.

Namun kariernya di pucuk pemerintahan tersandung kontroversi diplomatik. Dalam rekaman pembicaraan yang bocor ke publik, Paetongtarn terdengar menyapa mantan pemimpin Kamboja Hun Sen dengan sebutan “paman.” Paetongtarn juga menyebut salah satu komandan militer Thailand sebagai “lawan”.

BACA JUGA:Rekaman Telepon PM Thailand: Tokoh Kamboja dipanggil 'Paman', Jenderal Sendiri disebut 'Lawan'

BACA JUGA:Ranking Dunia Timnas Voli Indonesia Anjlok, Disalip Thailand dan Vietnam

Ucapan itu memicu kemarahan publik. Paetongtarn dinilai merendahkan otoritas militer serta merugikan posisi diplomatik Thailand.

Mahkamah Konstitusi sepakat dengan itu. Mahkamah mengatakan bahwa pejabat publik harus punya integritas dan standar moral tinggi. Dalam voting, 7 banding 2, mahkamah tersebut memutuskan untuk membekukan jabatan Paetongtarn hingga proses penyelidikan rampung. Proses itu bisa berlangsung dalam hitungan pekan. Atau bulan.

Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungreangkit dari Partai Pheu Thai ditunjuk sebagai pelaksana tugas perdana menteri sementara. Di sisi lain, oposisi langsung merespons keras perkembangan itu.

Rangsiman Rome, wakil ketua Partai Rakyat, penerus gerakan Move Forward yang memenangi suara terbanyak dalam pemilu 2023,menyebut Paetongtarn telah kehilangan otoritas moral.

PM THAILAND Paetongtarn Shinawatra menghormat kepada jurnalis yang menghadiri konferensi pers di Bangkok, 1 Juli 2025. Dia menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang membekukan jabatannya.-LILLIAN SUWANRUMPHA-AFP-

“Pembubaran parlemen adalah satu-satunya solusi,” ujar Rangsiman kepada kantor berita Agence France-Presse.

Dukungan publik terhadap Paetongtarn memang telah merosot tajam. Survei sebuah universitas di Bangkok menunjukkan tingkat kepuasan publik hanya tinggal 9 persen. Padahal, tiga bulan sebelumnya, angka kepuasan publik pada PM masih 30 persen.

Sepanjang akhir pekan lalu, puluhan ribu orang turun ke jalanan Bangkok. Mereka satu suara: minta Paetongtarn mundur. Atau dimundurkan.

Sumber: