Pembahasan P-APBD 2025 di Kota dan Kabupaten Pasuruan Molor, Ini Penyebabnya

PASURUAN, HARIAN DISWAY - Pembahasan dan paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025 di Kota maupun Kabupaten Pasuruan belum juga digelar.

Padahal, sejumlah perangkat daerah sangat membutuhkan kejelasan anggaran untuk melanjutkan program prioritas.

BACA JUGA:Masa Sidang Reses, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Jelaskan Mekanisme Usulan Program yang Sekarang Lebih Ketat

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyebutkan sejumlah faktor teknis dan prosedural sebagai penyebab keterlambatan.

Beberapa syarat itu di antaranya kondisi yang memungkinkan perubahan seperti perkembangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran antar kegiatan atau jenis belanja. 

BACA JUGA:Operasi Pasar Pemkot Pasuruan di Sekargadung Diserbu Warga

Ia mengatakan, hal-hal tersebut telah diinvertarisir dalam pergeseran anggaran yang dimasukkan dalam draf kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan. 

"Pemerintah daerah juga berkewajiban menyusun dokumen KUA-PPAS Perubahan yang sudah dibahas bersama," jelas Samsul. 

BACA JUGA:Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Namun, ia memperkirakan bahwa pembahasan poin-poin bisa dimulai melalui rapat kerja komisi Banggar dan Timgar pada 7 Juli nanti. 

"Setelah proses ini selesai barulah pemerintah daerah mengajukan Raperda P-ABPD 2025," ujar politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

BACA JUGA:Sukses di Stasiun dan Pasar Besar, Pemkot Pasuruan Tata Parkir dan PKL Pasar Gadingrejo

Sementara di Kota Pasuruan, kini DPRD bersama Pemerintah Kota Pasuruan masih menuntaskan paripurna pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2024.

Ketua DPRD Kota Pasuruan M. Toyib menargetkan pembahasan poin-poin untuk P-APBD tahun 2025 bisa digelar pertengahan Juli.

Sumber: