Terdampak Efisiensi, Anggaran Reses DPRD Pasuruan Bisa Dipotong 62 Persen

HARIAN DISWAY - Sejumlah kegiatan anggota DPRD Kota Pasuruan terkena kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Imbasnya, saat ini sisa anggaran untuk kegiatan wakil rakyat tersebut mendekati limit.

Salah satu yang terkena dampak adalah kegiatan reses anggota dewan. Adanya pemangkasan hingga 60 persen tersebut menyebabkan para wakil rakyat memilih menunda masa reses hingga pembahasan pergeseran anggaran atau P-APBD. 

BACA JUGA:Tosari Semakin Cantik, Pemkab Pasuruan Terima CSR Percantik Gapura Tosari

Jika biasanya dalam masa reses para anggota dewan bisa mengumpulkan ratusan konstituennya.

Maka, saat ini reses hanya bisa mengumpulkan puluhan orang saja. Dan sejumlah fasilitas seperti snack, makan dan minum, dan perlengkapan reses lainnya ditiadakan karena imbas efisiensi anggaran. 

Wakil ketua 2 DPRD Kota Pasuruan M.Gatot Adidoyo saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemangkasan tersebut. "Iya, sejumlah kegiatan termasuk reses terkena imbas efisiensi," ujarnya. 

Gatot melanjutkan, pihaknya merasa keberatan jika reses mengalami pengurangan jumlah konstituen yang diundang.

BACA JUGA:Kompetisi MATHEO di Kota Pasuruan Diharapkan Melahirkan Generasi Indonesia Emas 2045

Oleh karena itu, pihaknya memilih menunda reses hingga selesai pembahasan P-APBD 2025. "Kami minta ditunda dulu hingga selesai P-AK karena tidak mungkin mengundang konstituen hanya puluhan," terangnya. 

Hal yang sama diungkapkan wakil ketua komisi 3 DPRD Kota Pasuruan M. Munif.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, memang kurang relevan jika pengurangan konstituen hingga 60 persen dengan penghapusan sejumlah item pendukung.

Ia mengatakan, padahal reses membutuhkan banyak masukan dan usulan dari para konstituen untuk menjadi bahan pembahasan. 

"Kami harap di P-AK bisa ada perubahan dan kembali normal," ujarnya. 

Sumber: