Kecelakaan Maut Marak di Pasuruan, Truk Besar Masih Bebas Melintas di Dalam Kota

PASURUAN, HARIAN DISWAY – Pemerintah Kota Pasuruan belum memiliki kewenangan untuk memaksa kendaraan besar, terutama truk dan trailer, agar menggunakan jalan tol selama penutupan Jalan Ir H Juanda akibat proyek perbaikan Jembatan Bok Wedi.

Penutupan jalur utama tersebut menyebabkan arus kendaraan besar dialihkan melewati jalan dalam kota. Dampaknya, sejumlah ruas jalan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan volume lalu lintas dan memicu kekhawatiran masyarakat karena maraknya kecelakaan lalu lintas, termasuk kecelakaan maut.

Salah satu jalur yang kerap dilaporkan menjadi lokasi kecelakaan adalah sepanjang Jalan Urip Sumoharjo hingga Jalan Gatot Subroto. Kendaraan dari arah Surabaya menuju Probolinggo maupun Banyuwangi dialihkan sejak pertigaan Pasar Kraton untuk melintasi ruas tersebut.

Kondisi jalan yang relatif sempit, ditambah tingginya intensitas kendaraan besar yang melintas dengan kecepatan tinggi, dinilai menjadi faktor meningkatnya risiko kecelakaan.

BACA JUGA:Pembentukan Tim Adhoc Diharapkan Selesaikan Sengketa Tanah TNI AL dengan Warga di 10 Desa Kabupaten Pasuruan

BACA JUGA:Bromo KOM 2026 Bawa Berkah bagi Kabupaten Pasuruan, Wisata hingga UMKM Bergeliat

"Sejak truk-truk dialihkan lewat sini, sering terjadi kecelakaan yang sampai menimbulkan korban jiwa. Banyak kendaraan besar yang tidak mengurangi kecepatan. Apalagi saat dini hari, truk-truk itu sangat membahayakan pengguna jalan lain," ujar Didik, salah seorang warga.

Warga berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pasalnya, di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo hingga Jalan Gatot Subroto terdapat sejumlah sekolah serta kawasan industri mebel yang setiap hari ramai aktivitas masyarakat.

"Kami khawatir anak-anak sekolah menjadi korban karena truk-truk itu melaju kencang dan tidak mau mengalah," kata warga lainnya, Yanto.

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemerintah daerah telah berupaya mengimbau para pengemudi truk agar memanfaatkan jalan tol. Namun, imbauan tersebut belum berjalan optimal karena banyak sopir yang mengaku keberatan dengan biaya tol.

"Sopir-sopir truk menyampaikan bahwa uang yang digunakan untuk membayar tol lebih baik dipakai untuk kebutuhan makan. Kalau alasannya menyangkut penghasilan dan kebutuhan hidup, tentu kami juga tidak bisa memaksa," ujar Adi Wibowo.

BACA JUGA:Kota Pasuruan Kembali Raih Opini WTP dari BPK, 6 Tahun Berturut-turut Pertahankan Predikat Tertinggi

BACA JUGA:Sekda Kabupaten Pasuruan Pimpin Koordinasi Lintas Sektor Bromo Kom 2026

Menurutnya, keberadaan petugas yang mengarahkan kendaraan besar masuk tol di sekitar pintu tol Pasuruan juga belum efektif. Sebab, petugas tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kendaraan yang memilih tetap melintas di jalur dalam kota.

Sumber: