KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Pengamat Desak Pembentukan Ditjen Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Djoko menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam transportasi sungai dan danau. Berdasarkan data BPS (2024), terdapat sekitar 70.000 aliran sungai serta 840 danau alami di seluruh nusantara, dengan luas total mencapai 7.103 km².

BACA JUGA:Kapal Perang dan Helikopter Diterjunkan Bantu Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya, 29 Orang Masih Belum Ditemukan

Selain itu, Indonesia juga memiliki 735 situ atau danau kecil seluas 5.000 km².

Di sektor penyeberangan, tercatat ada 357 lintasan yang dilayani oleh 427 kapal (PT ASDP, 2023), termasuk 274 lintas perintis yang umumnya melayani wilayah kepulauan terpencil.

Namun demikian, hingga saat ini pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih tersebar di bawah dua direktorat jenderal berbeda, yakni Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut. Hal ini menyebabkan pembagian anggaran dan perhatian menjadi tidak merata.

BACA JUGA:KMP Tunu Tenggelam di Selat Bali, 32 Orang Masih Hilang, Polda Jatim Terjunkan Drone Bawah Laut

Struktur yang fokus, tidak hanya memindah unit kerja ke direktorat lain tanpa perubahan anggaran. "Akibatnya, hanya Danau Toba yang mendapat perhatian besar, sementara daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera tertinggal," kritik Djoko. 

Ia menyayangkan minimnya pemanfaatan sungai untuk transportasi logistik, terutama di Kalimantan yang sebelumnya mengandalkan jalur air sebelum terhubung oleh Trans Kalimantan.

Padahal, optimalisasi transportasi sungai dapat mengurangi beban jalan raya dan memperluas konektivitas antarwilayah.

BACA JUGA:Ekspor Pasir Laut Tertutup Lagi

Modernisasi armada sungai pun dinilai mendesak. Djoko mencatat, masih banyak kapal tua beroperasi di sungai-sungai Kalimantan yang membutuhkan pembaruan untuk menjamin keselamatan dan efisiensi.

Hal serupa juga terjadi pada angkutan penyeberangan ke pulau-pulau kecil seperti Enggano di Bengkulu atau wilayah kepulauan di Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan).

Djoko menilai beban fiskal pemerintah daerah tidak akan cukup untuk melayani transportasi antarpulau secara memadai.

BACA JUGA:BRI Menanam – Grow and Green: Solusi Inklusif untuk Pemulihan Ekosistem Darat dan Laut

"Jangan sampai terulang lagi insiden seperti KMP Tunu Pratama Jaya. Dengan struktur baru dan anggaran yang memadai, aspek keselamatan harus jadi prioritas. Jangan malah jadi korban efisiensi," tegasnya. 

Sumber: