KPK Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Program Makanan Tambahan Balita dan Bumil

HARIAN DISWAY - Program pengadaan makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tahun anggaran 2016–2020 kini disorot.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

BACA JUGA:Sidang Putusan Tom Lembong Digelar Hari Ini, Tuntutan 7 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Gula

PMT sendiri merupakan program intervensi gizi untuk menekan angka stunting di Indonesia.

Bantuan itu disalurkan dalam bentuk makanan bergizi seperti biskuit, susu, dan telur yang ditujukan kepada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

BACA JUGA:Kejaksaan Agung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019 - 2022

Namun, efektivitas program ini sempat dipertanyakan. Salah satu sorotan adalah ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan, di mana jumlah susu disebut jauh lebih sedikit dibanding biskuit.

Padahal, susu dinilai lebih penting untuk menunjang kebutuhan gizi ibu dan anak dalam jangka panjang.

“Tindak pidana korupsi terkait itu masih lidik,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip Jumat, 18 Juli 2025.

BACA JUGA:Eks Staf Khusus Menaker Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Pengurusan TKA

Saat ini, proses penyelidikan bersifat tertutup. Sehingga belum ada rincian lebih lanjut yang bisa disampaikan kepada publik.

Informasi lebih detail akan diumumkan jika perkara ini naik ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Ketua KPK juga sempat menyuarakan keprihatinan soal pelaksanaan program PMT.

BACA JUGA:Nadiem Diperiksa Kejagung Lagi Hari Ini terkait Korupsi Laptop di Kemendikbudristek

Sumber: