Prabowo Kritik Prinsip Ekonomi Trickle Down Tidak Terbukti: dari Dulu Tidak Netes-Netes

HARIAN DISWAY - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap mazhab ekonomi neoliberal saat menghadiri perayaan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu malam, 23 Juli 2025.

Ia menyoroti gagasan "trickle down effect" atau teori tetesan kekayaan dari kalangan atas ke masyarakat bawah yang dinilainya gagal dalam praktik.

“Menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Kenyataannya, menetesnya lama banget. Menetesnya 200 tahun, sudah mati kita semua itu... jadi itu nggak bener. Gak bener, tidak akan netes ke bawah. Bagaimana saudara merasa menetes ke bawah? Setetes pun nggak ya," ujar Prabowo

BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung Usut Tuntas Beras Oplosan

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia.

Ia menyatakan bahwa asas kekeluargaan yang terkandung dalam pasal tersebut harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi, bukan dominasi segelintir elite.

“Pasal 33 kalau kita simak sebetulnya sederhana tapi menggariskan apa-apa yang akan menyelamatkan dan mengamankan negara,” katanya.

BACA JUGA:Prabowo Ingatkan Kedaulatan dan Kehormatan Bangsa di Pundak Perwira Remaja

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan, bukan asas konglomerasi.

Prabowo menambahkan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama negara, bukan semata-mata demokrasi prosedural.

“Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif. Tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras,” tegasnya.

BACA JUGA:BRI Dukung Penuh Program KDMP Presiden Prabowo, 1,22 Juta AgenBRILink Siap Mendukung

Pernyataan ini mempertegas komitmen Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengoreksi arah pembangunan ekonomi nasional agar sesuai dengan amanat konstitusi.(*)

*)Mahasiswa magang dari Prodi Antropologi, Universitas Airlangga|

Sumber: