Prabowo Perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung Usut Tuntas Beras Oplosan

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas praktik pengoplosan beras subsidi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Rabu, 23 Juli 2025.

BACA JUGA:Prabowo Ingatkan Kedaulatan dan Kehormatan Bangsa di Pundak Perwira Remaja

“Saya sudah beri tugas pada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Usut, tindak, sita karena UUD 45 Pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Beras penting atau tidak untuk negara? Jagung penting atau tidak? Minyak goreng penting atau tidak?” ujarnya tegas dalam sambutannya.

Menurut Prabowo, praktik mengganti label beras subsidi menjadi beras premium bukan hanya merugikan konsumen dan petani. Tetapi merupakan tindak pidana yang melanggar konstitusi.

BACA JUGA:BRI Dukung Penuh Program KDMP Presiden Prabowo, 1,22 Juta AgenBRILink Siap Mendukung

“Begitu sudah digiling jadi beras, itu paket diganti, beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp5.000-6.000, ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa akibat praktik tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp100 triliun per tahun. Jika dibiarkan lima tahun, total kerugian bisa mencapai Rp1.000 triliun.

BACA JUGA:Delapan Lulusan Terbaik TNI-Polri Terima Adhi Makayasa di Hadapan Presiden Prabowo

Prabowo menerima laporan terkait praktik pengoplosan beras, di mana beras biasa dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium. Akibat praktik tersebut, menurutnya, negara bisa kehilangan kekayaan hingga Rp100 triliun setiap tahun.

“Gimana enggak mendidih kita dengar itu. Rp100 triliun, berarti kalau saya biarkan ini terus dalam 5 tahun kita akan ilang Rp 1.000 triliun, dengan Rp 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA:Prabowo Luncurkan 80 Ribu KMP, Ngawi Siap Gerakkan Ekonomi Desa

Prabowo menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan hanya kemauan pribadi, tapi perintah konstitusi.

“Sorry ye, ini bukan pikiran Prabowo, ini bukan maunya Prabowo, ini perintah UUD 45. Dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan tuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tak perlu ditafsir lagi, ini jelas,” tandasnya.

Sumber: