BGN Prioritaskan Warga Miskin Ekstrem Jadi Tenaga Dapur Program MBG

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Badan Gizi Nasional (BGN) akan merekrut warga dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan 2) untuk bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tentu, dalam rangka memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan itu dirancang agar program MBG tidak hanya berdampak pada gizi masyarakat, tapi juga penyerapan tenaga kerja dari kelompok rentan.

BACA JUGA:BGN Usulkan Pendidikan Gizi Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

“Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Kami berharap, dengan kebijakan ini BGN akan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2,” kata Staf Khusus BGN Redy Hendra Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.

Dari total 47 posisi kerja dalam satu unit SPPG, minimal 30 persen ditargetkan berasal dari kelompok prasejahtera.

BACA JUGA:Kadin Jatim Fasilitasi Pelaku Usaha Jadi Mitra Dapur MBG, Target 150 Titik di Seluruh Wilayah

Hingga kini, BGN mencatat sudah ada 2.378 unit SPPG yang aktif, bekerja sama dengan 6.076 lembaga ekonomi lokal seperti koperasi, BUMDes, dan UMKM sebagai pemasok kebutuhan dapur.

Sebanyak 93.572 relawan dari masyarakat lokal telah ikut terlibat dalam pengoperasian SPPG.

Adapun jumlah penerima manfaat program MBG saat ini telah mencapai 7,4 juta jiwa dari berbagai kelompok, antara lain siswa PAUD hingga SMA, santri pondok pesantren, siswa SLB dan PKBM, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.

BACA JUGA:Kerja Sama Kadin Indonesia-Prancis, Dorong Pembangunan 1000 Dapur MBG Baru

Dalam rangka percepatan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan mengoperasionalkan sejumlah 2.401 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Sehingga total akan beroperasi sebanyak 4.788. Artinya Badan Gizi Nasional dalam 10 hari ke depan akan melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat,” ujar Redy.

Informasi ini disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 untuk menyampaikan komunikasi kebijakan strategis Presiden. (*)

Sumber: