Dasco: Amnesti Hasto Tak Ada Kaitannya dengan Dukungan Megawati

HARIAN DISWAY - Pemberian amnesti kepada politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak ada hubungannya dengan sikap politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. “Saya pikir tidak ada kaitannya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

BACA JUGA:Dasco: Pengibaran Bendera One Piece Tak Masalah Selama Tak Digunakan untuk Memecah Belah Bangsa

Dasco menjelaskan bahwa Megawati sejatinya telah menyampaikan dukungan ke pemerintah bahkan jauh sebelum acara bimtek anggota legislatif PDIP di Bali.

Dalam beberapa pertemuan, Megawati juga disebut telah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah.

BACA JUGA:Dasco Soroti Pengibaran Bendera One Piece, Sebut Berpotensi Pecah Belah Bangsa

"Jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP. Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, dukungan Megawati disertai dengan sikap kritis yang konstruktif.

BACA JUGA:Bendera One Piece Marak Jelang Peringatan HUT RI, Dasco: Ada Upaya Memecah Belah Bangsa

“Saya menyimak juga di pidato Bu Mega ya, mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga membenarkan bahwa Megawati telah menginstruksikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Sikap itu disampaikan dalam acara bimtek anggota legislatif Fraksi PDIP di Bali.

BACA JUGA:Sufmi Dasco-Raffi Ahmad Bertemu Dahlan Iskan di Kantor Disway, Ini yang Dibicarakan

“Ibu (Megawati, Red) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” kata Deddy, Kamis, 31 Juli 2025.

Hasto sendiri sebelumnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 25 Juli 2025, dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

Sumber: