Banggar DPR Perkirakan Pendapatan RAPBN 2026 Tembus Rp 3.114 Triliun

HARIAN DISWAY – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah rampung pada Juli 2025. Hasil pembahasan bersama pemerintah tersebut menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus.

Berdasarkan kesepakatan awal, pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 3.094 – Rp 3.114 triliun. Belanja negara diproyeksikan sebesar Rp 3.800 – Rp 3.820 triliun dengan defisit 2,53 persen PDB atau setara Rp 706 triliun. Said menilai pemerintah biasanya mengajukan usulan pada batas atas dari kisaran tersebut.

Angka ini lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025 yang mematok pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun, dan hibah Rp 1 triliun. Belanja negara tahun ini diproyeksikan Rp 3.527,5 triliun dengan defisit Rp 662 triliun atau 2,78 persen PDB.

Said menilai target RAPBN 2026 sangat menantang di tengah ketidakpastian global, termasuk kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump yang berdampak ke banyak negara serta konflik geopolitik yang belum mereda. Di dalam negeri, pemulihan daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih, terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melandai.

BACA JUGA:Said Abdullah: Tidak Ada Deal Politik dalam Amnesti kepada Hasto

BACA JUGA:329 Legislator PDIP Jatim Ikuti Bimtek Nasional, Said Abdullah: Wujud Komitmen Perjuangan Rakyat

Pemerintah juga dihadapkan pada hilangnya penerimaan negara bukan pajak sekitar Rp 80 triliun dari dividen BUMN pasca revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara. Meski demikian, Said menegaskan postur RAPBN 2026 menjadi modal penting untuk program pemulihan daya beli, perluasan pasar ekspor, dan pelaksanaan program strategis seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Ia menekankan, perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci, mengingat 54 persen angkatan kerja saat ini hanya lulusan SMP ke bawah. Namun, APBN saja tidak cukup. “Pemerintah harus melibatkan sektor swasta melalui skema KPBU pada berbagai proyek,” ujar Said. Menurutnya, investasi swasta menjadi kunci penggerak ekonomi yang perlu terus ditingkatkan. (*)

Sumber: