Israel Batasi Bantuan ke Gaza, 100 LSM Tandatangani Petisi

Israel Batasi Bantuan ke Gaza, 100 LSM Tandatangani Petisi

Warga Palestina dan anaknya yang sedang menunggu bantuan medis oleh LSM internasional di wilayah selatan Jalur Gaza pada 13 Agustus 2025.--AFP

HARIAN DISWAY - Setidaknya 100 organisasi kemanusiaan non-pemerintah (LSM) Internasional menandatangani petisi yang menutut agar Israel membuka jalur bantuan kemanusiaan.

Petisi yang terbit pada 14 Agustus 2025 tersebut muncul akibat regulasi baru Israel yang menyebabkan LSM kesusahan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Hubungan antara organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dengan Israel telah lama mengalami ketegangan. Hubungan mereka kian memburuk setelah perang yang meletus pada 7 Oktober 2023.

BACA JUGA:Krisis Kemanusiaan di Gaza: 21 Anak Meninggal Karena Kelaparan, Bantuan Terbatas

“Pemerintah Israel telah menolak puluhan permohonan dari organisasi non-pemerintah. Kami tidak mendapat izin untuk melakukan operasi,” tulis petisi tersebut.

Dalam petisi yang juga ditandatangani oleh Oxfam dan Dokter Lintas Batas (MSF), setidaknya 60 permohonan pengiriman bantuan ke Gaza ditolak pada Juli lalu.

Pada Maret lalu, pemerintah Israel meresmikan beberapa peraturan baru untuk LSM internasional yang bekerja sama dengan Palestina.

BACA JUGA:Gaza Terancam Kelaparan Mengerikan

Perubahan regulasi mengharuskan organisasi-organisasi tersebut mendaftar sebelum beroperasi. Namun, pendaftaran tersebut dapat ditolak apabila pemerintah Israel menganggap mereka tidak sesuai dengan kriteria.

“Masalahnya, banyak organisasi yang terkadang terlibat aksi kekerasan,” jelas Menteri Diaspora Israel Amichai Chikli.

“Organisasi yang tidak memiliki relasi dengan aksi kekerasan dan boikot akan diberikan izin beroperasi,” ucap Chikli.

BACA JUGA:Warga Gaza Hadapi Kelaparan, 70 Persen Wilayah Tak Lagi Aman dari Pengeboman Israel

Direktur badan amal CARE Jolien Veldwijk menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan sejak Maret lalu.

“Tugas kami adalah menyelamatkan nyawa tetapi karena pembatasan regulasi, warga sipil tidak mendapatkan makanan, obat-obatan, dan perlindungan yang mereka butuhkan,” ucap Veldwijk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: