Said Abdullah: RAPBN 2026 Harus Realistis dan Jadi Game Changer

HARIAN DISWAY – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Timur, MH Said Abdullah, menekankan pentingnya RAPBN 2026 disusun secara realistis namun tetap memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah membahas Pokok-Pokok RAPBN 2026, Kamis, 21 Agustus 2025.

Said menyoroti ketidakpastian global akibat perang konvensional dan perang dagang yang berdampak pada ekonomi dunia. Meski begitu, ia menilai Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi tersebut. “Kita perlu asumsi ekonomi makro yang realistis, kebijakan fiskal yang adaptif, komprehensif, dan efektif,” ujarnya.

Ia mengingatkan, krisis harus dipandang sebagai peluang memperkuat tatanan ekonomi. Tren proteksionisme global, kata Said, harus dijawab dengan kemandirian pangan dan energi. “India punya cadangan strategis minyak, kita apa? Itu yang harus dijawab pemerintah,” tegasnya.

Said juga menyoroti kinerja sektor riil. Pada kuartal I 2025, pertanian tumbuh 10,52 persen dan peternakan 8,8 persen. Ekspor tumbuh 6,6 persen, meski dibayangi kebijakan tarif perdagangan tinggi oleh Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan pentingnya diplomasi dagang yang tidak hanya bergantung pada Tiongkok dan AS.

BACA JUGA:Said Abdullah Nilai RAPBN 2026 Realistis, Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak

BACA JUGA:Said Abdullah: Tidak Ada Deal Politik dalam Amnesti kepada Hasto

Namun, Said mengingatkan investasi dalam negeri hanya tumbuh 2,12 persen pada kuartal I 2025. Karena itu, strategi investasi harus lebih komprehensif agar modal asing tetap masuk ke sektor riil, membuka lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan.

Terkait RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, naik Rp 282,2 triliun dari tahun sebelumnya. Said mendukung peningkatan penerimaan pajak, tetapi menegaskan jangan sampai rakyat terbebani. “Jangan berburu di kebun binatang. Kita harus memperbesar kebunnya, yakni memperluas basis usaha,” katanya.

Ia juga menyoroti berkurangnya Dana Transfer ke Daerah yang turun drastis dari Rp 919 triliun menjadi Rp 650 triliun. Menurutnya, kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan dan mendorong pajak daerah yang membebani rakyat.

BACA JUGA:329 Legislator PDIP Jatim Ikuti Bimtek Nasional, Said Abdullah: Wujud Komitmen Perjuangan Rakyat

Di akhir pengantarnya, Said menekankan agar program besar pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi game changer. “Kuncinya ada pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya. (*)

Sumber: