Demonstrasi: Bahasa Politik yang Gagal Dipahami

SETIAP KALI rakyat turun ke jalan, kita menyaksikan bahasa politik yang paling keras: teriakan, spanduk, dan langkah massa. Dari gerakan mahasiswa 1998 hingga demonstrasi buruh dan mahasiswa hari ini, jalan raya menjadi panggung utama komunikasi rakyat dengan negara. Ironisnya, bahasa politik itu hampir selalu gagal dipahami. Antara yang berdemo dan yang didemo, jarang sekali tercapai kesepahaman.

Demonstrasi adalah wujud komunikasi rakyat ketika saluran formal tak berfungsi. Jurgen Habermas mengingatkan, demokrasi hanya akan hidup bila ada ruang publik tempat warga bisa bertukar gagasan tanpa dominasi. 

Namun, dalam praktik kita, ruang publik itu sering ditutup rapat. Demonstrasi dipandang ancaman, bukan percakapan. Ia dijawab dengan pagar kawat berduri, bukan meja dialog.

BACA JUGA:Per 24 Oktober 2024, Buruh Demonstrasi Menyoal UU Cipta Kerja yang Dinilai Merugikan Buruh

BACA JUGA:Jubir Istana Hasan Nasbi Tanggapi Demonstrasi RUU Pilkada: Sebut Sebagai Kebebebasan Berekspresi

JALAN RAYA DAN JALAN LAMA

Mengapa rakyat memilih jalan raya, bukan forum resmi? 

Pertama, karena jalur komunikasi formal sering tertutup. 

Kedua, ada defisit kepercayaan. Rakyat merasa suaranya hanya didengar bila diteriakkan bersama-sama. 

Ketiga, demonstrasi bersifat performatif. Makin besar massa, makin keras gaungnya di media.

Namun, jauh sebelum rakyat modern berbaris di jalan raya, Nusantara sudah mengenal cara berkomunikasi lewat perlawanan kultural. Sejarawan mencatat praktik ”pepe” di Keraton Yogyakarta: rakyat yang merasa dizalimi memilih duduk berjemur di alun-alun utara, berdiam diri di bawah terik matahari. 

BACA JUGA:Isu Rp 349 Triliun, Demonstrasi Jungkir Balik

BACA JUGA:Polemik Pasar Larangan Sidoarjo Berujung Demonstrasi

Aksi itu sunyi, tanpa orasi, tetapi sarat makna. Raja akan sulit mengabaikan mereka. Sebab, tubuh yang terbakar matahari adalah pesan paling telanjang dari penderitaan rakyat.

Sumber: