Prabowo Janji Dorong UU Perampasan Aset, Tokoh Lintas Agama Soroti Pajak dan Korupsi
Tokoh Ormas Lintas agama adakan pertemuan dengan presiden membahas isu isu negara yang sedang naik, mulai dari pajak samapi perilaku pejabat--Harian Disway
HARIAN DISWAY – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset usai menerima aspirasi tokoh lintas agama yang menyoroti pajak memberatkan, korupsi, hingga perilaku pejabat di Istana Merdeka, Senin, 1 September 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pimpinan Ormas keagamaan besar diantaranya PBNU, PGI, MATAKIN, Wahdah Islamiyah, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berlangsung secara terbuka.
BACA JUGA:Prabowo Segera Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh, Presiden KSPSI Menolak Jadi Pejabat Negara
Mereka menyampaikan sejumlah persoalan publik termasuk kenaikan tunjangan DPR yang menuai sorotan.
Ketua Umum PGI Jacklevyn Frits Manuputty mengungkapkan bahwa forum tersebut memberi ruang dialog yang transparan.
“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, tentang korupsi, dan perilaku pejabat di ruang elit,” ujarnya.
Isu kenaikan tunjangan DPR juga menjadi sorotan dalam forum tersebut. Menurut Jacklevyn, Presiden Prabowo bersama Ketua DPR yang turut hadir berkomitmen mengelola kebijakan tersebut dengan lebih hati-hati ke depan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Prabowo menyatakan akan memperjuangkan pengesahan UU Perampasan Aset bersama DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Pernyataan ini juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bahwa aspirasi masyarakat telah disampaikan dan didengar langsung oleh Presiden. Ia juga menekankan komitmen tokoh agama untuk menenagkan masyarakat.
“Pada saat yang sama, kami semua dari para pemimpin agama bersiap bersiaga untuk ikut berkontribusi dalam membina dan mengarahkan umat kami serta masyarakat pada umumnya agar bisa lebih tenang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia mengingatkan agar Presiden berani tajam keatas. Serta, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan.
Tokoh lintas agama mendukung langkah tersebut dan mendorong pemerintah segera menunjukkan gestur nyata pemenuhan aspirasi publik.(*)
*)Mahasiswa magang prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
