Tuntutan 17+8

Bahkan, para menterinya terang-terangan menyebut nama Riza Chalid, buron mafia minyak, sebagai bohir kerusuhan.

Selama ini Prabowo aman dengan tuduhan ”setelan pabrik” itu. Namun, kali ini menjadi bumerang. Muncul tuntutan bergelombang agar Prabowo membuktikan tuduhannya. Kalau ada yang makar dan membiayai kerusuhan, Prabowo harus tunjuk hidung.

Prabowo boleh menang dengan jurus menakut-nakuti tikus dengan kucing. Namun, bom waktu menunggu. Bukannya menyerah, para mahasiswa dan aktivis mengalihkan medan pertempuran. Dari jalanan pindah ke dunia maya. 

Muncullah tuntutan 17+8 dengan memakai simbol Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Tuntutan itu dibagi menjadi dua bagian. Sebanyak 17 tuntutan merupakan tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan merupakan tuntutan jangka panjang.

Tuntutan jangka pendek diberi batas waktu seminggu. Yaitu, tarik TNI dari pengamanan sipil dan hindari kriminalisasi demonstran. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat.

Bebaskan demonstran yang ditahan. Proses hukum secara transparan terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Hentikan pelanggaran SOP pengendalian massa oleh Polri.

Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru. Publikasikan anggaran DPR secara  transparan dan berkala. KPK harus menyelidiki harta anggota DPR yang mencurigakan.

Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah. Partai politik pecat kader DPR yang tidak etis. Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat. Libatkan masyarakat sipil dalam dialog DPR. 

Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. TNI menyatakan komitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis. Pastikan upah layak untuk seluruh pekerja, guru, buruh, nakes, dan ojol. 

Lakukan dialog dengan serikat buruh soal upah minimum dan outsourcing. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

Kemudian, ada delapan tuntutan strategis yang diberi batas waktu satu tahun. Yakni, reformasi total terhadap DPR, memperbaiki sistem partai politik, menyusun pajak secara lebih adil, serta memperkuat lembaga yang menangani korupsi. 

Juga, ada tuntutan agar TNI kembali berkonsentrasi pada perannya sebagai pelindung negara, sedangkan masalah sipil harus sepenuhnya ditangani lembaga sipil.

Prabowo tidak bisa mengabaikan tuntutan tersebut begitu saja. Di masa lalu muncul tagar ”Indonsia Gelap” dan ”Kabur Aja Dulu”. Keduanya sama-sama menunjukkan keprihatinan dan kegalauan terhadap situasi nasional.

Bukannya merespons tuntutan itu, Prabowo malah bersikap denial, menyangkal. Ia sinis terhadap tuntutan tersebut. Ia mengatakan bahwa Indonesia terang benderang. Tidak ada yang gelap.

Terhadap tagar Kabur Aja Dulu, Prabowo juga bersiap denial. Silakan kalian kabur dan tidak usah kembali. Begitu reaksi yang muncul. Noel Ebenezer –yang ketika itu menjadi wamen ketenagakerjaan– termasuk yang paling keras melakukan denial. Noel sekarang menjadi tahanan KPK dan bermimpi untuk bisa kabur aja dulu.

Sumber: