Draf Perpres MBG Sudah di Meja Presiden, Kapan Disahkan?

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Mensesneg Prasetyo mengungkapkan draf Peraturan Presiden tentang Program Makan Bergizi Gratis (Perpres MBG) sedang dalam tahap penyempurnaan di Istana Negara.

Kendati sudah sampai di meja Presiden Prabowo Subianto, Perpres MBG belum diteken lantaran pemerintah masih menunggu tanggapan dari sejumlah kementerian.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pembahasan masih berfokus pada keterlibatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan standar keamanan dan mutu gizi dalam pelaksanaan program MBG.

“Sudah (ada di meja draf perpres tata kelola MBG, Red). Sebentar lagi dikirimin,” kata Mensesneg Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta Selatan, Jumat, 10 Oktober 2025, dikutip disway.id.

BACA JUGA:Tutup PKN II Angkatan XII, Gubernur Khofifah Ajak Peserta Wujudkan Ketahanan Pangan, MBG, dan KDKMP

BACA JUGA:Prasetyo Hadi: Perpres MBG Segera Terbit, Program Tetap Jalan Meski Ada Evaluasi

Ia menjelaskan, Perpres tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola MBG agar implementasinya di lapangan lebih terstruktur dan optimal.

Pemerintah akan memastikan setiap unsur pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga lembaga pengawasan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

"Tapi sebagaimana yang sudah kami berikan penjelasan sebelumnya, bukan berarti saat ini tata kelola atau pelaksanaan MBG yang dilaksanakan oleh BGN itu tidak ada perpresnya, tapi kita sedang ingin memperbaiki, jadi mohon waktu supaya perbaikan-perbaikannya bisa optimal,” lanjut Prasetyo.

Prasetyo juga membantah adanya faktor politik yang menyebabkan tertundanya pengesahan Perpres MBG.

BACA JUGA:Prabowo Segera Teken Perpres Tata Kelola MBG, Target Rampung Sebelum 5 Oktober

BACA JUGA:Tanggapi Kasus Keracunan Massal, Perpres MBG Segera Terbit

Ia menyampaikan bahwa pemerintah kini mengambil langkah hati-hati guna memastikan seluruh aspek, mulai dari pengawasan gizi hingga keamanan pangan benar-benar terstruktur sebelum Perpres diterapkan.

“Menunggu masih ada beberapa masukan ya, terutama kemarin kan dari Kemenkes. Kita ingin Kemenkes dan BPOM juga ikut terlibat untuk memberikan pengawasan. Jadi tunggu, sabar juga sebentar,” ucapnya.

Sumber: