Surabaya Hadapi Keterbatasan Anggaran dengan Jurus Diskon Besar-besaran, Incar Kunjungan Wisatawan

BACA JUGA:Eks Lokalisasi Moroseneng Hidup Lagi, DPRD Surabaya Minta Pemkot Bertindak Tegas

BACA JUGA:Komisi A DPRD Surabaya Usulkan Proyek PT SAS di Graha Famili Dihentikan Sementara, Tenggat Waktu 7 Hari!

Yang membuat kebijakan itu patut diacungi jempol adalah prinsip dasarnya. Anggaran harus menyentuh langsung kehidupan warga.

Kesejahteraan, layanan dasar, dan penguatan ekonomi rakyat kecil bukan lagi sekadar slogan. Tapi, menjadi poros utama penyusunan APBD 2026.

Eri menegaskan, program yang tidak pro-rakyat harus berani ditinggalkan. Tidak ada ruang bagi proyek-proyek simbolik yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata.

"Insya Allah ke depan, kita samakan langkah. Semua harus mengarah pada kepentingan rakyat," tandasnya. 

Rapat Paripurna itu dihadiri oleh 38 anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, memimpin rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum itu.

BACA JUGA:BPN Rapatkan Konflik Lahan Eigendom dan Groundkaart, DPRD Surabaya Beri Ucapan Tegas!

"Dengan demikian, quorum rapat tercapai sesuai Pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022," kata Bahtiyar Rifai dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan, bahwa pentingnya kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat. Tak lupa tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. (*)

Sumber: