Negara Harus Hadir untuk Pesantren

BACA JUGA:Desak KPI Tindak Tegas Xpose Uncensored, Said Abdullah Sebut Pesantren Pilar Pendidikan Umat

BACA JUGA:PBNU Ambil Langkah Hukum Terkait Tayangan Trans7 yang Menyakiti Pesantren dan Ulama

Pesantren tetap eksis meski sebagian besar masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, dan jaminan kesejahteraan bagi santri maupun pengasuhnya.

Kesalahan pandang itu terefleksi dalam kasus tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang menampilkan potongan situasi Pesantren Lirboyo, Kediri, dengan cara keliru. 

Hal tersebut menuai protes luas, menjadi pengingat bahwa masyarakat luas, termasuk media, kerap salah memaknai dunia pesantren. Stereotipe muncul karena jarak yang belum dijembatani. 

BACA JUGA:Guru Besar UIN Jakarta Kritik Liputan Trans7, Pesantren Jangan Dilihat Sepihak

BACA JUGA:Trans7 Sampaikan Permohonan Maaf atas Tayangan yang Menyinggung Pesantren Lirboyo

Sementara itu, kebijakan publik cenderung lebih menaruh perhatian pada sektor pendidikan umum dan sekolah berlabel modern seperti boarding school. Di sanalah letak ketimpangan yang perlu disadari pemerintah. 

Pesantren telah lama menjalankan fungsi pendidikan karakter yang justru kini banyak dicari dunia pendidikan formal, yakni pembentukan akhlak, ketangguhan, dan tanggung jawab sosial.

Perhatian negara tidak seharusnya hanya muncul saat momentum politik, ketika pesantren menjadi lokasi safari kampanye atau sumber perolehan suara. Penghargaan sejati justru diwujudkan melalui kebijakan anggaran dan program nyata. 

BACA JUGA:Trans7 Kirim Surat Permintaan Maaf ke Pesantren Lirboyo Usai Kontroversi Xpose Uncensored

BACA JUGA:Boikot Trans7 Viral, Tayangan Investigasi Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo

Mulai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM pengajar, skema beasiswa bagi santri, hingga pembaruan kurikulum yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa menghilangkan tradisi khasnya.

PBNU telah mengingatkan, setidaknya ada lima juta rakyat yang hidup dan belajar di lingkungan pesantren. Jumlah sebesar itu tak layak dibiarkan berdiri sendiri. 

Jika negara sampai merasa perlu memiliki kementerian khusus untuk urusan ibadah haji dan umrah, mengapa pendidikan pesantren (yang tak kalah strategis dalam membentuk moral bangsa) tidak memperoleh perlakuan yang sama istimewanya?

Sumber: