Nuklir Jadi Solusi Base Load, Indonesia Targetkan 35 GW Kapasitas pada 2060

HARIAN DISWAY - Pemerintah Indonesia menggandeng Brasil untuk pengembangan PLTN, menyusul masuknya nuklir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan target 35 gigawatt (GW) hingga tahun 2060.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari kesepakatan pengelolaan sumber daya alam antara kedua negara, yang mencakup pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) serta potensi kerja sama nuklir.

BACA JUGA:Presiden Kembali Panggil Para Menteri Saat Weekend, Bahlil Laporkan Program Energi dan Hilirisasi

“Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat, 24 Oktober 2025.

Masuknya PLTN dalam RUPTL terbaru ini menandai langkah serius pemerintah dalam diversifikasi energi.

BACA JUGA:Etanol 10 Persen Resmi Jadi Standar BBM Nasional, Bahlil: Kurangi Impor dan Buka Lapangan Kerja Baru

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa dua proyek PLTN akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan.

“Dua-duanya masing-masing 250 MW,” kata Eniya dalam forum Human Capital Summit (HCS) 2025, Rabu, 4 Juni 2025.

BACA JUGA:Bahlil: BBM Beretanol Aman, Sudah Dipakai di Negara Maju

Ia juga menjelaskan bahwa dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah menargetkan kapasitas nuklir mencapai 35 GW pada 2060.

“Kalau model landbase ada sekitar 30 unit lebih pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load,” imbuhnya.

BACA JUGA:Bahlil Tegaskan SPBU Swasta dan Pertamina dalam Proses Negosiasi B2B, Stok BBM Aman

Untuk mendukung pengembangan teknologi nuklir, pemerintah tengah merancang pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO).

Menurut Eniya, koordinasi sedang dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan RB, dan sejumlah instansi terkait.

Sumber: