Menata Transportasi Online secara Berkelanjutan: Apa Yang Dapat Dilakukan Perusahaan?

Tantangan berikutnya adalah jaminan sosial terkait dengan registrasi pengemudi dan konsistensi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, prosesnya dinilai relatif merepotkan atau mahal. 

Tahun ini pemerintah meluncurkan diskon 50 persen iuran untuk pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi online, sebagai stimulus sementara. Itulah momentum bagi perusahaan untuk memfasilitasi pendaftaran langsung di aplikasi (seperti opsi autodebit atas persetujuan, pengingat jatuh tempo, dan dasbor status kepesertaan). 

Dengan membantu akses pada jaring pengaman dasar, perusahaan tidak hanya menjaga reputasi saat terjadi insiden, tetapi juga memperkuat kontinuitas layanan karena pengemudi yang terlindungi cenderung lebih siap kembali bekerja.

Kemudian, hubungan kerja yang sehat menuntut partisipasi dan dedikasi. Sebelum kebijakan baru dirilis, perusahaan perlu menyertakan perwakilan pengemudi untuk meninjau rancangan perubahan, menguji dampaknya, dan merangkum hasilnya dalam catatan yang mudah diakses. 

Proses kerja dari kebijakan seperti itu bukanlah kemunduran, melainkan cara efisien untuk mencegah sengketa dan aksi protes yang merugikan banyak pihak. Dinamika unjuk rasa 2025 memperlihatkan bahwa ketika perubahan terasa tiba-tiba dan tak transparan, resistansi tak terhindarkan.

Pada akhirnya, tujuan semua pihak sebenarnya sederhana, yakni aman di jalan, pendapatan layak, dan layanan yang terjangkau. Proses perbaikan tidak selalu menunggu perubahan undang-undang. 

Banyak yang bisa dikerjakan sejak hari ini oleh perusahaan. Dengan komitmen pada transparansi, keselamatan, dan partisipasi, kepercayaan akan tumbuh. 

Ketika kepercayaan tumbuh, layanan akan lebih stabil, reputasi membaik, serta ekosistem transportasi online Indonesia melangkah lebih adil dan berkelanjutan. (*)

*) Ahmad Rizki Sridadi adalah guru besar bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

 

Sumber: