Komisi X DPR RI Soroti Pelaksanaan, Irfani Desak Sosialisasi Masif dan Transparan

Oleh karena itu, pelaksanaan TKA seharusnya didukung oleh sistem penilaian yang jujur agar mampu menindaklanjuti hasil tes dengan program pembelajaran yang relevan dan efektif.

"Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang proses pembentukan kemampuan berpikir dan karakter siswa," jelasnya.

Menurutnya, jika TKA dijalankan dengan benar dan terukur, ini bisa menjadi cermin sejauh mana sistem pendidikan mampu membentuk daya pikir kritis dan kemampuan akademik peserta didik.

BACA JUGA: TKA SMA 2025: Wajib atau Tidak bagi Siswa yang Tidak Ikut SNBP?

BACA JUGA:Simulasi Tes Kemampuan Akademik Dimulai Pekan Ini, Ujian Nasional Resmi Dihapus Mulai 2025

Sebagai mitra kerja Kemendikdasemen, DPR RI melalui Komisi X berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi TKA di lapangan.

Irfani turut mendesak agar para guru, kepala sekolah, serta asosiasi profesi pendidikan Indonesia dilibatkan secara aktif dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan TKA di masa mendatang.

Ia berharap, pelaksanaan TKA tidak sekadar menjadi regulasi rutin tahunan, melainkan bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional yang berbasis data, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami percaya bahwa TKA harus menjadi bagian dari inovasi kebijakan pendidikan yang mampu menempatkan kualitas dan keadilan sebagai prioritas utama," pungkas Irfani di akhir. (*)

*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya 

Sumber: detik.com