Sudewo Urung Lengser, Usul Pemakzulan Bupati Pati Cuma dari PDIP

HARIAN DISWAY - Upaya pemakzulan kepala daerah tidak pernah mudah. Termasuk kepada Bupati Pati Sudewo. Rapat paripurna DPRD Pati memutuskan tidak memberi rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian kepada politikus Partai Gerindra itu pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Ya, Sudewo menambah panjang daftar kepala daerah yang gagal dimakzulkan di Indonesia. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, tercatat lima bupati/wali kota yang hendak dimakzulkan.

Namun, semua upaya itu gagal di tengah jalan. Persisnya ditolak oleh Mahkamah Agung dan Kemendagri setelah diajukan oleh DPRD setempat.

BACA JUGA:KPK Masih Kumpulkan Bukti, Warga Pati Desak Bupati Sudewo Segera Jadi Tersangka Korupsi DJKA

BACA JUGA:Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Klaim Demo Pati Jilid 2 Batal, Fokus Desak KPK Tetapkan Sudewo Tersangka

Sudewo pun cukup mujur. Upaya pemakzulan terhadap dirinya sudah kandas dalam rapat paripurna DPRD Pati, kemarin. Dari tujuh fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menghendaki pemakzulan. Sisanya menggunakan hak menyatakan pendapat.

"Alhasil, satu dari PDIP menginginkan karena melihat, memperhatikan, dan mendengarkan laporan Pansus, Fraksi PDIP sebanyak 13 anggota mengendaki Bupati Pati dimakzulkan," kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat memimpin rapat, kemarin.

Sementara enam fraksi lainnya menyatakan usulan berbeda. Yakni Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, Golkar, dan PKS. Mereka memberi rekomendasi berupa perbaikan kinerja sang bupati.

BACA JUGA:Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Kereta Api

BACA JUGA:Gerindra Bina Bupati Pati Sudewo seusai Polemik PBB 250 Persen

"Yang menang adalah enam fraksi yang terdiri 36 orang anggota. Jadi berupa satu rekomendasi perbaikan. Itu sudah menjadi keputusan yang diambil dalam rapat paripurna hari ini," tutupnya.

Anda sudah tahu, sidang tersebut dihadiri 49 dari 50 orang anggota dewan. Rapat yang membahas laporan pansus hak angket tentang kebijakan Bupati Sudewo itu terbuka untuk umum.

Publik bisa menyimak siaran langsung melalui YouTube DPRD Pati sejak pukul 13.00 siang dan baru berakhir pukul 18.00 petang.

Ada 12 poin tuntutan hasil investigasi pansus atas berbagai kebijakan Sudewo. Di antaranya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sempat bikin geger warga Pati pada Agustus lalu, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur dan kebijakan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sumber: