Prabowo Minta Komisi Percepatan Reformasi Polri Bekerja Taktis dan Transparan

Ia menegaskan, hasil kerja komisi tidak hanya akan berbentuk rumusan kebijakan di atas kertas, melainkan juga memperhatikan proses penyusunannya.

“Kalau rumusan kami bisa mengerjakan sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh, itu penting,” katanya.

Untuk memastikan transparansi, Jimly menyebut pihaknya akan membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan masyarakat. Komisi akan menampung masukan dari tokoh bangsa, aktivis, hingga masyarakat luas, termasuk melalui media sosial.

“Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin mendengarkan di YouTube. Insyaallah kita akan terbuka,” ucapnya.

BACA JUGA:Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Lotte, Danantara Pertimbangkan Akuisisi Saham

BACA JUGA:Prabowo Rancang Sekolah Terintegrasi SD-SMK dalam Satu Kompleks

Komisi Percepatan Reformasi Polri beranggotakan sepuluh orang, terdiri atas berbagai unsur pemerintahan, tokoh hukum, dan kepolisian. Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota.

Sementara anggota lainnya meliputi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menko Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menko Polhukam periode 2019–2024 Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019–2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015–2016 Badrodin Haiti.

Dengan terbentuknya komisi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi kelembagaan Polri sebagai langkah awal penguatan tata kelola sektor keamanan nasional yang lebih akuntabel dan berintegritas.(*)

*)Mahasiswa Magang Prodi English for Business and Professional Communication Politeknik Negeri Malang

Sumber: