Pansus Eigendom Masih Tunggu RDP, Warga Desak DPR RI Beri Solusi Konkret

Selama ketidakpastian masih dibiarkan berlangsung, warga pun terus diselimuti rasa frustrasi. RDP dan RDPU pada 18 November mendatang mungkin bisa menjadi titik terang. 

Ya, Surabaya sempat digegerkan oleh kasus agraria unik ini. Total 220,4 hektare lahan di Dukuh Pakis dan Sawahan yang diklaim sepihak Pertamina menjadi pusat konflik.

BACA JUGA:BPN Rapatkan Konflik Lahan Eigendom dan Groundkaart, DPRD Surabaya Beri Ucapan Tegas!

BACA JUGA:Pasca Eigendom, DPR Kembali Terima Pengaduan Soal Klaim Lahan berbasis Groundkaart Milik KAI

Warga Darmo Hill menjadi yang pertama bersuara, kemudian diikuti warga Pakis Tirtosari dan wilayah terdampak lain.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turun langsung menyerap aspirasi warga, bahkan mengantar mereka ke BPN I Surabaya untuk mencari kejelasan status lahan. Namun setelah dua bulan berlalu, tak ada perkembangan berarti.

Bola panas kasus ini, alih-alih dipadamkan, justru terus dilempar dari satu lembaga ke lembaga lain. Perwakilan warga pun akhirnya mengambil inisiatif mendatangi langsung Pertamina di Jakarta, dipimpin oleh Ananta Wijaya, warga Darmo Hill. 

Ia ditemani Komisi C DPRD Surabaya yang turut membuka komunikasi dengan Komisi VI DPR RI. Namun, jawaban yang diterima tak berubah. Nihil dan berbelit-belit.

Bahkan, setelah Anggota DPR RI Adies Kadir datang ke Surabaya untuk mendengar langsung keluhan warga dan berjanji membentuk panitia khusus (pansus) bulan lalu. (*)

Sumber: