Ketika Penyidikan Kuota Haji Menjadi Labirin

Dalam banyak kasus, KPK adalah benteng harapan publik. Namun, justru karena besarnya kepercayaan itu, KPK harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi alat tekanan terhadap kebijakan administratif.

Sebab, bila diskresi selalu dicurigai, pejabat publik akan berpikir seribu kali sebelum berani mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Akibatnya, pelayanan publik bisa macet dan kecepatan pemerintahan yang diharapkan publik akan hilang.

ANTARA PERSEPSI DAN FAKTA

Kasus kuota tambahan haji ini unik. Tidak hanya karena menyentuh isu sensitif –ibadah suci yang menjadi kebanggaan umat– tetapi juga karena isu moral dan politiknya sangat mudah dimanipulasi. 

Opini publik pun mudah terbentuk: seolah-olah setiap tambahan kuota adalah ”permainan kotor”. Padahal, prosesnya sering kali administratif, teknis, dan penuh tekanan waktu.

Pertanyaannya, apakah benar ini murni persoalan korupsi atau ada ketidaktelitian dalam memahami mekanisme diskresi administratif? Sebab, dalam banyak kasus, niat baik pejabat publik sering kali kalah oleh cara baca publik yang terburu-buru.

LABIRIN YANG KITA BUAT SENDIRI

Penyidikan yang sudah berbulan-bulan berjalan ini terasa seperti labirin: setiap belokan seolah menemukan pintu baru, tetapi tak pernah keluar ke cahaya. 

Apakah karena kasusnya memang rumit? Atau, karena sejak awal, pintunya tidak dibangun di tempat yang tepat? Kadang muncul juga pertanyaan: apakah ini masih pencarian kebenaran atau sekadar pembenaran?

Saya percaya, kebenaran hukum tidak lahir dari kecepatan menyimpulkan, tetapi dari kesabaran menimbang. KPK tetap kita hormati, diskresi tetap kita jaga, dan keadilan tetap kita tuntut. 

Yang perlu kita pastikan hanyalah satu: jangan sampai hukum kehilangan akalnya dan keadilan kehilangan hatinya. Sebab, negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh rasa curiga dan terlalu suci untuk menjadikan haji sebagai bahan sensasi. (*)

*) Ulul Albab adalah ketua Litbang DPP Amphuri dan ketua ICMI Jawa Timur.

 

Sumber: