Peringati Hari Anti-korupsi Sedunia, Khofifah Lantik 400 Pemuda Patriot Berintegritas Jawa Timur
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak -Pemprov Jawa Timur -
SURABAYA, HARIAN DISWAY- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut provinsinya siap menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan memperkuat Integritas di seluruh ASN di Jawa Timur.
Di momentum HAN ini, Gubernur mengajak seluruh ASN di Jawa Timur untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi sebagai budaya. Caranya dengan membangun tata kelola pemerintahan dengan sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Khofifah menjelaskan, penguatan integritas merupakan pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas nasional, dan Jawa Timur berkomitmen menjabarkan hal ini dalam langkah nyata melalui kerja kolektif lintas sektor.
“Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir,” katannya. Caranya lewat edukasi publik, penguatan tata kelola, dan pelibatan peran serta masyarakat.
BACA JUGA:KPK Lelang 176 Lot Barang Rampasan dalam Rangka Hakordia 2025, Nilai Capai Rp289 Miliar
Ia menambahkan bahwa digitalisasi sistem dan optimalisasi teknologi informasi merupakan instrumen paling efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Tema Hakordia 2025, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, menurut Khofifah selaras dengan spirit Jawa Timur untuk menjawab kepercayaan publik melalui layanan yang bersih, cepat, dan berintegritas.
“Integritas harus terus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan penting dalam menjawab kepercayaan masyarakat terhadap seluruh layanan publik di Jatim,” lanjutnya.
Dalam hal pencegahan, Khofifah menyebut bahwa KPK telah melaksanakan dua instrumen pengukuran yaitu monitoring, surveillance, controlling, dan prevention (MSCP) yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan sistem pencegahan.
Tak hanya itu, terdapat Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mengukur tingkat integritas dan potensi resiko korupsi melalui survei kepada pegawai, pengguna layanan dan responden ahli.
BACA JUGA:Kejagung Tetap Buru Jurist Tan di Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
BACA JUGA:Kejari Sidoarjo Ungkap Dua Kasus Korupsi di Peringatan Hakordia 2024
Pemprov Jatim juga terus mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pembangunan daerah telah berjalan sesuai rencana berkat peran aktif APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, penggunaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: