Di Tengah Efisiensi, Dana Banpol Parpol di Surabaya Justru Naik
Mendagri Usul Anggaran Parpol Naik 3 Kali Lipat, Perludem Ingatkan Risiko Tanpa Akuntabilitas-Istimewa-
SURABAYA, HARIAN DISWAY- Di tengah efisiensi anggaran, dana bantuan politik (Banpol) untuk partai politik (parpol) di Surabaya di 2026 dipastikan naik. Semula, dana Banpol di Surabaya tercatat sebesar Rp12 ribu per suara. Namun, tahun depan, akan ditambah menjadi Rp20 ribu.
Itu berarti pagu APBD untuk banpol ini secara otomatis bertambah. Di 2025, besaran banpol mencapai Rp17,34 miliar untuk 1.445.091 suara sah. Menjadi Rp28,9 miliar di 2026.
Jika dihitung perolehkan masing-masing partai atas banpol ini, PDIP menjadi partai yang mendapatkan bantuan terbanyak. Lantaran memiliki suara sah di pemilu 2024 sebesar 336.698 suara atau setara Rp 6,7 miliar . Di susul Gerindra dengan 241.231 atau Rp 4,8 miliar. Di posisi ketiga ada PKB dengan 159.362 suara sah.
BACA JUGA:Sumbangan Banpol Harus Diganti Dana Operasional Partai (DOP)
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Dana Banpol, Kuasa Hukum PSI Datangi Kejari Tanjung Perak
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono tak merespon banyak terkait dengan kenaikan dana Banpol itu. Awi, sapaan akrabnya, menyebut, kenaikan bantuan politik itu merupakan usulan eksekutif, dalam hal ini Pemkot sendiri.
Usulan itu, lalu dibahas dengan DPRD. ”Dan sudah disetujui di APBD 2026,” kata Awi yang juga kader PDIP saat dikonfirmasi Harian Disway, Senin siang, 15 Desember 2025.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, ada kenaikan delapan ribu rupiah per suara sah di anggaran Banpol tahun depan. Keputusan itu dibuat atas beberapa pertimbangan. ”Di antaranya luas wilayah dan jumlah penduduk,” katanya.
Disinggung soal pencairan Banpol, Tundjung mengatakan akan diserahkan sesuai mekanisme. ”Bisa diberikan dalam dua termin (pencarian,Red) atau apa. Tergantung mekanisme,” paparnya.
Sementara saat ditanya soal besaran dana Banpol dengan wilayah lain, Tundjung menjawab singkat. Ia belum pernah membandingkan dengan daerah lain. ”Kemampuan fiskal daerah beda-beda,” katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: