Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pengembalian Uang Tembus Rp100 Miliar Lebih
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengaku bahwa penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji 2024 berdasarkan kecukupan bukti dengan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), bukan untuk menutupi isu beda paham di internal KPK.--Fajar Ilman
JAKARTA, HARIAN DISWAY— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai pengembalian uang dari biro perjalanan haji dalam kasus dugaan korupsi kuota haji telah mencapai lebih dari Rp100 miliar dan masih berpotensi bertambah.
Kasus itu menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang kini berstatus tersangka.
"Saat ini sudah mencapai sekitar Rp100 miliar dan masih akan terus bertambah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026.
BACA JUGA:Respons Gus Yahya setelah Adiknya Jadi Tersangka Korupsi Haji
BACA JUGA:KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Budi menjelaskan, angka pengembalian tersebut belum final lantaran masih terdapat sejumlah biro perjalanan haji yang belum mengembalikan dana yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024.
Kasus ini mulai memasuki tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025. Dua hari berselang, pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan estimasi awal kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. Saat itu, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
Ketiga pihak yang dicegah yakni Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus Menag, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro perjalanan haji Maktour.
BACA JUGA:Asosiasi Travel Tuding BPKH–Kemenhaj Ingkar Janji, Dana Jemaah Haji Khusus Masih Ditahan
BACA JUGA:KPK Cegah Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Pada 9 Januari 2026, KPK secara resmi menetapkan dua dari tiga orang tersebut sebagai tersangka, yakni Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz.
Selain ditangani KPK, penyelenggaraan haji 2024 juga menjadi sorotan DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji.
Pansus menemukan sejumlah kejanggalan, terutama terkait pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan secara proporsional 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
