Menolak Lupa Peristiwa Malari: FINE Institute Ingatkan Risiko Pembentukan Lembaga Danantara

HARIAN DISWAY - Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 terhitung memasuki usia 52 tahun pada awal tahun ini. Peristiwa dimana kekuasaan ekonomi dan politik dinilai menjauh dari kepentingan rakyat.

Berangkat dari refleksi tersebut, FINE Institute menilai munculnya risiko sentralisme baru dalam cetak biru transformasi BUMN yang diusung oleh Danantara Indonesia, seperti halnya tercantum pada dokumen Danantara Economic Outlook 2026 apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurut Kusfiardi, Co-Founder FINE Institute, Indonesia kembali berada di persimpangan strategis: antara penguatan kapasitas negara untuk pembangunan jangka panjang atau konsolidasi kekuasaan ekonomi yang berpotensi menjauh dari kontrol publik.

“Dokumen Danantara Economic Outlook 2026 yang menargetkan konsolidasi ribuan entitas negara menjadi sekitar 200 kelompok usaha besar perlu dibaca secara hati-hati. Konsolidasi memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, ia juga beisiko berkembang menjadi pemusatan kendali ekonomi yang berlebihan,” jelas Kusfiardi Senin, 19 Januari 2025

BACA JUGA:Danantara Indonesia Resmi Berlakukan Aturan Baru soal Tantiem dan Jumlah Komisaris BUMN

BACA JUGA:Menjelang Setahun Danantara, Kabarnya Sampai di Mana?

Risiko State-Captured Monopoly dan Stabilitas Sistemik

Potensi terbentuknya state-captured monopoly yakni situasi dimana instrumen negara yang sangat terpusat beroperasi dengan ruang pengawasan publik yang terbatas.

Kusfiardi menekankan bahwa konsentrasi pengelolaan aset negara dalam skala besar seperti yang tercantum dalam Danantara Economic Outlook 2026 disebut nilainya mencapai lebih dari separuh Produk Domestic Bruto (PDB) nasional.

Hal ini menuntut sistem check and balances yang jauh lebih kuat, termasuk audit independen, transparansi pengambilan keputusan, serta pengawasan parlemen yang efektif agar risiko korupsi struktural dan salah alokasi sumber daya publik tidak meningkat.

BACA JUGA:Purbaya Sebut Skema Pembayaran Utang Whoosh Antara Pemerintah dan Danantara Belum Final

BACA JUGA:Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Lotte, Danantara Pertimbangkan Akuisisi Saham

Dampak Kebijakan pada Kesejahteraan Publik

FINE Institute juga menyoroti sejumlah dampak kebijakan yang perlu diantisipasi berkaitan dengan kesejahteraan publik, diantaranya:

Ekosistem Tertutup di Sektor Tambang

Meskipun integrasi emas nasional melalui skema Bullion Bank memang berpotensi memperkuat efisiensi, namun jika tidak dibersamai dengan keterbukaan data dan akses yang adil, terdapat risiko sistem tertutup (closed-loop system).

Sistem tertutup ini akan menyulitkan pelaku tambang rakyat dan UMKM untuk berpartisipasi secara setara.

Risiko Terhadap Tarif Tiket dan Biaya Logistik

Konsolidasi maskapai BUMN dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan.

Namun jika tidak diimbangi dengan regulasi persaingan yang ketat, maka akan berpotensi menekan konsumen untuk membayar tarif dan biaya logistik yang lebih tinggi, terutama bagi wilayah di luar Jawa.

BACA JUGA:Utang Kereta Cepat Whoosh, Danantara Siapkan Skema PSO untuk Pelunasan

Peningkatan Sovereign Risk

Fleksibilitas pengelolaan dana di luar mekanisme anggaran negara perlu diimbangi standar akuntabilitas yang jelas.

Tanpa disiplin fiskal dan pelaporan publik yang ketat, kebijakan ini berpotensi meningkatkan persepsi risiko negara di mata investor.

Kredibilitas Institusional dan Perspektif Global

Dalam konteks global, langkah Indonesia mencerminkan tren State-Led Capitalism yang kembali menguat.

Namun FINE Institute mengingatkan bahwa negara-negara yang berhasil menjalankan model ini adalah mereka yang memadukan peran negara yang kuat dengan tata kelola setara standar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Pada pernyataan penutupnya, FINE Institute menegaskan bahwa kritik ini ditujukan pada desain kelembagaan dan tata kelola, bukan pada individu atau kepemimpinan tertentu.

Pernyataan kritik oleh FINE Institute ini juga bukan merupakan penolakan terhadap restrukturisasi BUMN atau peran negara dalam pembangunan, melainkan sebuah peringatan agar konsolidasi ekonomi berjalan dengan demokrasi ekonomi.

Dalam hal ini, FINE Institute memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Audit independen berkala atas seluruh aktivitas Danantara
2. Penguatan pengawasan parlemen dan transparansi pelaporan publik
3. Pemisahan tegas antara fungsi komersial dan kepentingan politik jangka pendek

“Sejarah mengajarkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas konsentrasi kekuasaan tanpa kontrol publik hanya akan rapuh. Pertumbuhan tinggi hanya akan berkelanjutan jika ditopang legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat,” tutup Kusfiardi.(*)

*) Peserta Magang dari Universitas Negeri Surabaya

Sumber: