KPK Tetapkan 7 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Jadi Tersangka Korupsi, Simak Profil Lengkapnya!

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap rangkaian kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Dalam durasi belum satu tahun masa jabatan, tujuh pejabat politik daerah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Para pejabat tersebut merupakan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

KPK menyebut para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, mulai dari pengurusan proyek pemerintahan, hingga penerimaan gratifikasi.

BACA JUGA:Modus 7 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Hasil Pilkada 2024 Diungkap KPK

BACA JUGA:Khofifah Tunjuk Bagus Panuntun sebagai Plt Wali Kota Madiun setelah Maidi Jadi Tersangka Korupsi

Meski terjadi di beberapa wilayah berbeda, KPK menilai kasus-kasus tersebut memiliki kesamaan pola.

Para Pejabat diduga mulai melakukan praktik korupsi sejak awal masa menjabat dengan memanfaatkan kontrol kekuasaan terhadap anggaran dan birokrasi daerah. 

Rangkaian kasus korupsi oleh KPK ini memicu perhatian publik karena para kepala daerah tersebut dilantik dalam satu periode yang sama.

Bahkan, belum genap satu tahun memimpin, tetapi mereka harus menghadapi proses hukum dan berpotensi diberhentikan sementara sesuai ketentuan pada perundang-undangan. 

BACA JUGA:Profil Maidi, Wali Kota Madiun yang Terjaring OTT KPK, Pernah Jadi Guru dan Kepala Sekolah

BACA JUGA:KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun Maidi, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Siapa saja tujuh kepala daerah tersangka korupsi?

1. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz

Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz--facebook

Estimasi kerugian korupsi mencapai Rp126 miliar, terkait dugaan suap proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

2. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang--wikipedia

Estimasi kerugian korupsi mencapai Rp14,2 miliar, terkait dugaan penyuap sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek.

3. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah--facebook

Estimasi kerugian korupsi mencapai Rp7 miliar, terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Bengkulu.

4. Gubernur Riau Abdul Wahid

Gubernur Riau Abdul Wahid--wikipedia

Estimasi kerugian korupsi mencapai Rp7 miliar, terkait dugaan terlibat dalam praktik pemerasan atau penerimaan hadiah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dalam anggaran tahun 2025.

5. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya--wikipedia

Estimasi kerugian korupsi mencapai Rp5,25 miliar, terkait

tersangka kasus penerimaan hadiah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

6. Bupati Pati Sudewo

Bupati Pati Sudewo--Instagram

Estimasi kerugian korupsi mencapai Rp2,6 miliar, terkait dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. 

7. Wali Kota Madiun Maidi

Wali Kota Madiun Maidi--wikipedia

Estimasi kerugian korrupsi mencapai Rp2,25 miliar, terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Kasus tujuh pejabat politik ini menjadi catatan serius bagi demokrasi lokal. Publik berharap penegakan hukum berjalan transparan dan memberi efek jera, sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat. (*)

*) Aisyah Aulia Maulana Putri, peserta magang dari Universitas Negeri Surabaya

Sumber: