Tailan atau Thailandia: Ejaan Baru dan Identitas Layu

Kasus yang sama terjadi pada Turkmenistan, nama internasional untuk sebuah negara di Asia Tengah. Secara etimologis, unsur turkmen merujuk pada subetnis Turkmen dari bangsa Turk dan kata turkmen dalam bahasa setempat berarti Turk sejati. 

Jika Turkmenistan dipaksa menjadi Turmenistan, akan berakibat pada hilangnya pengetahuan masyarakat Indonesia akan identitas kultural masyarakat di negara tersebut.

KETIDAKKONSISTENAN POLA

Konsistensi adalah pilar krusial dalam pembakuan nama geografis. Hal itu pula yang melandasi pemutakhiran ejaan nama negara asing dalam bahasa Indonesia. Namun, beberapa pemutakhiran nama justru menampilkan ketidakkonsistenan pola.

Ambil bentuk Thailandia atau Tailandia yang ditolak dengan alasan ”pengucapan yang tidak ringkas”. Padahal, terdapat pola -landia yang sudah mapan digunakan. Misalnya, Polandia, Finlandia, dan Islandia. Lantas, mengapa pola itu tidak dapat diterapkan di bentuk Thailandia atau Tailandia?

Jika alasan ”pengucapan” itu memang menjadi patokan utama, maka demi konsistensi, pemerintah seharusnya juga berani mengubah Polandia menjadi Polan, Finlandia menjadi Finlan, dan Islandia menjadi Islan. 

Lebih jauh, pemerintah juga perlu mempertimbangkan mengubah Selandia Baru menjadi Nuzelan agar konsisten dengan pola penyerapan bunyi pada Papua Nugini.

Ketidakkonsistenan pola itu juga tampak pada penulisan negara dengan unsur guinea. Pada Papua Nugini diberlakukan aturan penyerapan bunyi menjadi nugini, sedangkan pada negara yang lain ditulis dengan ginea. 

Penggunaan unsur nugini dapat dipahami karena adanya kesamaan pelafalan frasa new guinea dalam bahasa Inggris. Sementara itu, ginea sulit dipahami asalnya karena penulisan unsur serapan umum dalam bahasa Indonesia untuk gabungan huruf "ui" tidak menghilangkan huruf "u", contoh equivalent menjadi ekuivalen.

QUO VADIS, EKSONIM KITA?

Bahasa memang bersifat dinamis, tetapi ia tidak seharusnya menghilangkan kepekaan identitas budaya. Menyelaraskan ejaan dengan lidah lokal adalah satu hal, tetapi mencabut akar etimologis sebuah bangsa adalah perkara lain. 

Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan BIG, perlu meninjau kembali beberapa poin dalam standardisasi itu.

Pertama, standardisasi sebaiknya berbasis pada konsistensi pola yang sudah mapan. Jika kita bisa menerima kemegahan nama Polandia, mengapa kita harus menghindari Thailandia.

Kedua, proses pembakuan eksonim di masa depan selayaknya dibicarakan dalam ruang diskusi yang inklusif. Tidak sekadar melibatkan ahli bahasa bidang fonologi dan ortografi, tetapi juga berkolaborasi dengan sejarawan, pakar hubungan internasional, dan pakar onomastika yang memahami bahwa sebuah nama memikul beban kultural yang besar.

Jangan sampai niat kita untuk ”merapikan” peta justru membuat masyarakat Indonesia kehilangan kompas dalam memahami peta peradaban dunia. Tentu kita tidak ingin generasi yang akan datang mengenal dunia lewat ejaan yang praktis di lidah, tetapi tipis di makna.

Sumber: thailand menjadi tailan