Di Rakornas Pempus-Pemda, Prabowo Akui Sampah Jadi Masalah Serius: Bali Dikritik Dunia
Presiden Prabowo Subianto akan pimpin acara Rakornas 2026 Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah di Sentul, Bogor hari ini, Senin, 2 Februari 2026.-Anisha/Disway.id-
HARIAN DISWAY – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 digelar pada Senin, 2 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah sebagai masalah krusial nasional.
Prabowo mengaitkan persoalan sampah dengan sektor pariwisata. Sektor yang diharapkan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja.
Ia mempertanyakan minat wisatawan jika kondisi lingkungan tidak terjaga. “Apakah turis mau datang kalau lihat pantai Bali kotor, sampah di mana-mana?” ujarnya dengan nada tegas.
Prabowo mengaku kerap menerima kritik terkait persoalan sampah Indonesia saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Beberapa pejabat asing menyampaikan penilaian secara terbuka.
BACA JUGA:Prabowo Pimpin Rakornas dengan Kepala Daerah, Satukan Visi Untuk Wujudkan Astacita 5 Tahun Kedepan
BACA JUGA:Prabowo Ungkap Konsolidasi Partai di Rakornas Gerindra
“Beberapa pejabat secara terang-terangan mengatakan kepada saya, ‘Excellency, Bali is so dirty now. Bali is not nice,’” imbuhnya lagi.
Kritik tersebut, kata Prabowo, diterimanya sebagai koreksi. Ia menegaskan pemerintah harus berani menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
Prabowo juga mendorong para bupati dan gubernur, khususnya di Bali, untuk segera bertindak. Ia menilai penanganan sampah tidak boleh berlarut-larut.
Selain itu, Prabowo mengusulkan pelibatan anak-anak sekolah dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Misalnya dilakukan secara rutin setiap Jum’at dan Sabtu di kawasan pantai.
BACA JUGA:Soal Prabowo Bertemu Tokoh Oposisi, Mensesneg: Nggak Ada Yang Oposisi
BACA JUGA:Airlangga Buka Suara Usai Mundurnya Pimpinan OJK–BEI, Prabowo Ingin Percepat Reformasi Pasar Modal
Ia menekankan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah. Melainkan tanggung jawab bersama.
Prabowo menyebut, penanganan sampah membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, masalah ini tidak bisa lagi ditunda. Pemerintah pusat, kata Prabowo, akan memimpin langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: