Wibawa Aparat di Ujung Tanduk

Menurut pengamat hukum, wibawa sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar dukungan masyarakat, tetapi juga oleh bagaimana aparat berinteraksi langsung dengan warga. 

Profesionalisme bukan sekadar cepat bertindak, melainkan juga kemampuan memeriksa fakta dengan teliti, memahami kondisi sosial di lapangan, dan menghormati hak-hak masyarakat. 

Ketika aparat terlalu cepat menyimpulkan tanpa data lengkap atau salah menerapkan hukum kepada warga biasa, publik akan melihatnya sebagai ketidakseimbangan antara hukum dan rasa keadilan terutama jika yang terdampak adalah masyarakat kecil yang minim akses untuk membela diri.

Dua kasus yang ramai diperbincangkan publik, yaitu kasus penjual es gabus dan kasus Hogi di Sleman, tentu perlu dievaluasi secara serius. Namun, mereka tidak mewakili keseluruhan perilaku aparat di Indonesia, khususnya tidak mewakili kerja polisi yang di banyak daerah dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik. 

Di Jawa Timur, sejumlah praktik penegakan hukum yang lebih responsif dan komunikatif menunjukkan bahwa aparat masih punya ruang besar untuk mempertahankan kredibilitasnya di mata publik. 

Pendekatan humanis yang menghormati hak warga sekaligus menjelaskan proses hukum dengan jelas dapat menjaga wibawa aparat sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dua kasus viral di atas jelas menjadi refleksi penting bahwa wibawa aparat berada di ujung tanduk ketika mereka gagal menerapkan hukum dengan komunikasi yang jelas dan penuh empati. 

Namun, ada sisi lain, dari institusi ini yang menunjukkan keberhasilan, terutama dalam komunikasi dan pelayanan publik di daerah. Reformasi internal, pendidikan bahasa hukum yang lebih baik, serta mekanisme akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun kembali kepercayaan publik secara nyata. 

Ketika bahasa yang digunakan aparat mampu menjembatani hukum, keadilan, dan rasa aman publik, kepentingan mereka di mata rakyat akan kembali kuat bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberpihakan pada keadilan itu sendiri. (*)

*) Opini oleh Hadi Asrori, mahasiswa pascasarjana ilmu linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.

 

Sumber: