Said Abdullah Paparkan Tata Kelola dan Anggaran MBG dalam APBN

Ia menegaskan bahwa keputusan memasukkan anggaran MBG dalam pos pendidikan merupakan keputusan politik antara DPR dan pemerintah dalam undang-undang APBN. Terkait adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia menghormati proses hukum yang berjalan. “Apakah dasar ini sah, tentu hanya MK yang bisa mendalilkan apakah kebijakan ini benar atau tidak,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: