PDIP Jatim Minta Kepala Daerah Hentikan Kegiatan Seremonial Demi Efisiensi Anggaran

SURABAYA, HARIAN DISWAY - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan menghentikan kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran daerah sebagai langkah antisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia, Senin, 9 Maret 2026.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang meminta seluruh kader partai di pemerintahan daerah untuk mencermati dampak kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah terhadap kondisi fiskal daerah.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Timur harus melaksanakan arahan tersebut secara disiplin sebagai bentuk tanggung jawab politik partai dalam melindungi kepentingan masyarakat.

“DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan arahan yang jelas melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 agar seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan mencermati dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal daerah. Arahan ini harus dilaksanakan secara serius di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Deni Wicaksono.

BACA JUGA:Peduli Persiapan Lebaran, DPC PDIP Kabupaten Mojokerto Bagikan Bingkisan

BACA JUGA:PDIP Jawa Timur Peringati Nuzulul Quran: Seimbangkan Sisi Spiritualitas Partai

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat harga minyak mentah dunia berpotensi menambah beban subsidi minyak di Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi ini dinilai dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya biaya distribusi barang, serta tekanan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Karena itu, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi dampak fiskal di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menekankan pentingnya langkah efisiensi anggaran daerah dengan memprioritaskan belanja yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.

“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran. Kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak, terutama yang bersifat seremonial dan berpotensi memboroskan anggaran, sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” kata Deni.

BACA JUGA:DPD PDIP Jatim Hadirkan KH Fahmi Amrullah dalam Puncak Peringatan Nuzulul Qur'an 2026

BACA JUGA:Rekatkan Kebersamaan dengan Berbagi Sembako Ramadan di Halaman Kantor DPD PDIP Jatim

Ia menambahkan bahwa kebijakan anggaran daerah seharusnya difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga pangan, memastikan kelancaran distribusi barang, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga meminta kepala daerah dan DPRD untuk memperkuat program jaring pengaman sosial. Program tersebut diharapkan mampu melindungi kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga, seperti buruh, petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Sumber: