Pemprov Jatim Siapkan Skema WFH Imbas Lonjakan Harga Minyak Dunia

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Simulasi efisiensi anggaran untuk merespon gejolak harga minyak dunia akibat geopolitik Timur Tengah sedang dijalankan Pemprov Jawa Timur.

Itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar apel di Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Selasa pagi, 17 Maret 2026.

”Kami akan melakukan simulasi-simulasi untuk antisipasi kewaspadaan berganda terkait kondisi harga minyak dunia yang terus melambung,” katanya. 

Langkah simulasi penting dijalankan Pemprov Jatim karena situasi perang antara Israel-Amerika Serikat versus Iran tak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

BACA JUGA:Pemerintah Pertimbangkan WFH dan Empat Hari Kerja Seminggu, Antisipasi Krisis BBM Akibat Perang

BACA JUGA: WFO, WFH, atau WFA: Mana yang lebih Baik?

Per kemarin, kata Khofifah, harga minyak dunia sudah tembus 105 USD per barel. Kondisi itu praktis akan mempengaruhi ekonomi di dalam negeri. 

Khofifah telah memerintahkan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk merancang simulasi itu. Baik terkait dengan kondisi masyarakat Jawa Timur maupun tata kelola pemerintahan.

Misalnya, soal kemiskinan ekstrem. Keluarga dengan kategori Desil 1 dan 2 di Jatim harus dikawal agar mendapatkan intervensi penanganan.

”Dan jika dilakukan intervensi, anggaran dari mana dan sebagainya. Intinya, dalam situasi seperti saat ini, super-super efisiensi harus dilakukan,” terangnya. 

BACA JUGA:Kondisi Arus Mudik Tol Belmera Medan Hari Ini 17 Maret 2026, Volume Kendaraan Diprediksi Meningkat

BACA JUGA:Daftar Tol Fungsional Gratis Mudik Lebaran 2026 di Trans Jawa dan Jadwal Operasinya

Langkah simulasi itu nantinya juga dilakukan terkait sistem kerja pegawai pemerintahan di Jawa Timur. Terutama terkait format hari kerja. Apakah bisa dilakukan 4 hari kerja, 3 hari kerja, atau bahkan 2 hari kerja di kantor. ”Sementara sisanya dilakukan secara online,” katanya.

”Saya memerintahkan Pak Wagub untuk koordinasi dengan OPD-OPD di Jatim,” kata Khofifah. Misalnya pengurangan jam kerja offline itu diterapkan di mana saja. Dan mana saja yang tetap harus masuk kerja full. Seperti pelayanan kesehatan atau pendidikan semisal. 

Sumber: