Menagih Upeti sembari Memelihara Teror

SENAPAN merupakan manifestasi lahiriah dari perpanjangan ambisi, hasrat, dan karsa manusia untuk merobohkan suatu benda, makhluk lain, juga manusia lainnya. Dihalangi oleh jarak dan waktu, manusia sanggup menciptakan rudal balistik yang mampu melesat mengitari planet ini. 

Dibatasi oleh jangkauan kuantitas, manusia dengan sedemikian radikal kuasa untuk memusnahkan ratusan ribu homo sapiens lainnya dengan sekali dentuman bom. 

Saking obsesif memenuhi kehendaknya, manusia bahkan terbukti sanggup menggenosida satu etnis manusia lain demi menjaga mesin bisnis senjatanya tetap panas.

Di sini ada dua implikasi.

Pertama, terlalu telanjang untuk ditutupi bahwa sukar rasanya untuk percaya bahwa manusia ”tidak sanggup” melakukan sesuatu, kecuali jika hal tersebut memang tidak pernah bersemayam dalam hasrat, pikiran, dan karsanya.

Kedua, di tengah keliaran itu, mutlak diperlukan sekelompok manusia lain yang sama getolnya membendung hasrat mengerikan tersebut melalui pelbagai mekanisme kontrak sosial. 

Jika manusia mampu menciptakan kekerasan dalam skala ekstrem, pada saat yang sama, ia juga pasti mampu mencegahnya. Pertanyaannya hanya satu: ada atau tidak kemauan untuk melakukannya.

NEGARA SEBAGAI MONOPOLI KEKERASAN YANG ”LEGAL”

Hari ini lebih dari 8,3 miliar jiwa meringkuk di bawah ketiak yurisdiksi negara-negara modern. Hidup dan matinya didikte oleh pasal-pasal hukum, nalar ekonomi, dan produk politik yang mengikat. 

Sayang, terbentuknya suatu negara tidak seindah kesepakatan rencana liburan di hari raya. Ia melalui proses friksi, pemaksaan nilai dan imajinasi, perlucutan senjata, serta kerelaan untuk menyerahkan leher di bawah ketidakpastian. 

Para ilmuwan politik sudah sejak lama membeberkan bahwa negara memang bukanlah entitas yang muncul secara alamiah sebagai gembala kebaikan bersama.

Charles Tilly, misalnya, menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui proses monopoli kekerasan segelintir orang dalam wilayah tertentu. Proses itu beda tipis dengan organisasi kriminal yang menyingkirkan saingan, mengamankan teritori, lalu memungut upeti yang kita sebut dengan istilah halus: ”pajak”. 

Perbedaan antara kekerasan polisi dan ormas, pada akhirnya, hanyalah soal stempel legitimasi. Yang satu legal, yang lain kriminal.

Max Weber menimpali bahwa legitimasi suatu negara dipertaruhkan pada kemampuannya melindungi warga dari horor kekerasan, baik yang datang dari individu, kelompok, maupun dari institusi kekuasaan itu sendiri. 

Sumber: