Memaknai 'Rating' Investasi Indonesia

Kedua, eksistensi Danantara. Meski telah berjalan setahun, lembaga pemeringkat masih melihat adanya ketidakjelasan dalam prinsip tata kelola dan proses pengambilan keputusan, terutama terkait prioritisasi investasi dan manajemen risiko. Investasi off-budget melalui Danantara dipandang berisiko mengurangi transparansi fiskal.

Ketiga, tantangan struktural terkait basis penerimaan negara yang relatif lemah jika dibandingkan dengan negara-negara sekelasnya (peers), penurunan kualitas BUMN, dan volatilitas pasar keuangan. Semua itu merupakan sinyal melemahnya ”saraf” kelembagaan kita.

DIGITALISASI DAN EVOLUSI INSTITUSI 

Di tengah keraguan global, ekonomi digital hadir sebagai harapan baru untuk menciptakan efisiensi. Namun, dalam ekonomi kelembagaan, digitalisasi bukan sekadar soal canggihnya teknologi, melainkan perubahan mendasar pada cara kita bertransaksi. 

Meski birokrasi digital berhasil memangkas praktik pungli dan mempercepat pembayaran, ia menuntut aturan main yang lebih modern. 

Kuncinya adalah regulasi yang lincah, tetapi tetap hati-hati. Jika hukum tertinggal dari teknologi, risiko baru akan muncul. Sebab, lembaga pemeringkat kini tidak hanya melihat besarnya modal yang masuk, tetapi juga seberapa kuat hukum melindungi investasi.

Menatap proyeksi ke depan, lembaga pemeringkat dunia sejatinya masih melihat potensi besar pada Indonesia meski disertai catatan kritis. Namun, upaya memperkuat rating jangan sampai terjebak menjadi sekadar perburuan angka kuantitatif demi ”kosmetik politik”. 

Fokus kebijakan harus digeser pada perbaikan fundamental kualitas lingkungan bisnis serta penguatan sinergi antarlembaga dan antardaerah. Perlu disadari, kelembagaan ekonomi bukanlah ruang tunggal pemerintah pusat, melainkan rajutan tanggung jawab bersama hingga ke tingkat daerah. 

Pekerjaan rumah kita yang paling nyata adalah memperbaiki skor tata kelola (worldwide governance indicators) yang saat ini masih tertinggal di bawah rata-rata negara sekelasnya.

Kita perlu menyadari bahwa investor global kini makin jeli melihat kualitas institusi kita. 

Angka pertumbuhan yang tinggi mungkin bisa menarik modal jangka pendek (hot money), tetapi hanya kualitas lembaga hukum yang adil, birokrasi yang bersih, dan kebijakan yang konsisten yang mampu menahan modal tersebut untuk tetap tinggal dan membangun fondasi kemakmuran yang substansial.

Pada akhirnya, Indonesia Rating 2026 adalah ujian seberapa jauh kita mampu mereformasi lembaga-lembaga ekonomi. 

Bukan sekadar agar terlihat baik di atas kertas pemeringkat internasional, tetapi agar sistem ekonomi kita benar-benar tangguh dan berdaulat dalam menghadapi ketidakpastian global yang kian kompleks. (*)

*) M. Firmansyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram.

 

Sumber: investasi