KKP Pastikan BBM Subsidi Nelayan Tetap Aman

HARIAN DISWAY -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengupayakan percepatan solusi atas kendala Bahan Bakar Minyak (BBM)  yang membebani biaya operasional nelayan. 

Langkah ini  diambil sebagai respon atas keluhan terkait keterbatasan akses, distribusi BBM subsidi yang dinilai belum merata serta lonjakan harga BBM non-subsidi yang kini menembus angka di atas Rp25.000 per liter.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai asosiasi nelayan, pelaku usaha perikanan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan. 

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha Perikanan Tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP. 

BACA JUGA: Hadapi Dinamika Global, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik 

BACA JUGA: Bukan hanya pemilik mobil mewah, dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi bakal dirasakan semua orang

Latif menyoroti bahwa kenaikan harga BBM berisiko menurunkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian operasional. 

Oleh karena itu, pemerintah menjamin harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026 seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian ESDM. 

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” imbuhnya. 

Dalam upaya perbaikan tata kelola, KKP menekankan pentingnya pengawasan dan penyederhanaan akses agar BBM subsidi tepat sasaran. 

BACA JUGA: Harga BBM dan LPG nonsubsidi naik, warga kelas menengah 'turun kelas' – 'Boro-boro menabung'

BACA JUGA: Menteri Bahlil: Harga BBM Subsidi Tak Naik Hingga Akhir Tahun

Sebagai upaya jangka pendek, kendala teknis mengenai pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, terkait usulan harga khusus BBM, Dirjen Latif menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai sektor, mulai dari Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Keuangan. 

Hasil dari rapat koordinasi lintas sektor tersebut telah disampaikan kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. 

Upaya proaktif ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta agar KKP terus mengantisipasi kondisi di lapangan demi menindaklanjuti aspirasi para nelayan dan pengusaha kapal perikanan. (*)

*) Peserta Magang dari Universitas Trunojoyo Madura

Sumber: