Petaka Perang di Ujung Selat

Jika harga minyak melonjak jauh di atas asumsi APBN, defisit anggaran berpotensi melebar hingga ratusan triliun rupiah. Risiko stagflasi –kondisi saat pertumbuhan ekonomi melambat tetapi inflasi melambung tinggi– menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. 

Kita harus menyadari bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini hanya berkisar 20 hingga 23 hari konsumsi nasional, angka yang sangat tipis jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki cadangan strategis hingga 100 hari atau lebih.

Selain faktor harga, perang iut juga memperlihatkan bagaimana teknologi dan spionase siber menjadi instrumen utama untuk melumpuhkan lawan. Peretasan terhadap aplikasi sipil hingga sistem komunikasi menunjukkan bahwa medan tempur masa depan tidak lagi terbatas pada garis perbatasan fisik, tetapi juga merambah ke ruang kognitif dan infrastruktur digital masyarakat. 

Indonesia perlu belajar dari fenomena itu bahwa modernisasi pertahanan tidak cukup hanya dengan membeli alutsista fisik, tetapi juga membangun resiliensi teknologi dan keamanan siber yang tangguh. 

Tanpa kemandirian teknologi, infrastruktur vital kita bisa menjadi sasaran empuk dalam konflik lintas domain yang bisa meletus kapan saja.

DIPLOMASI MANDIRI BANGSA MENENGAH

Di tengah ketidakpastian itu, Indonesia dituntut untuk tidak terjebak dalam pragmatisme jangka pendek yang bisa merugikan kepentingan strategis jangka panjang. 

Posisi Indonesia sebagai anggota berbagai organisasi internasional seperti OKI, GNB, dan BRICS seharusnya dimanfaatkan untuk menggalang solidaritas internasional guna mendesak gencatan senjata dan kembalinya jalur diplomasi. 

Sikap pasif atau terlalu condong pada salah satu kutub kekuatan dunia hanya akan memperlemah posisi tawar Indonesia di panggung global. Kita harus mampu membedakan antara sikap pragmatis yang dinamis dan sikap oportunis yang mengorbankan prinsip antikolonialisme.

Indonesia memiliki sejarah diplomasi yang gemilang, mulai Konferensi Asia-Afrika (KAA) hingga perjuangan UNCLOS 1982. Warisan intelektual dan kepemimpinan diplomatik itu harus dihidupkan kembali untuk menghadapi dunia yang makin unipolar dan anarkis. 

Kita perlu mendorong reformasi pada lembaga-lembaga perdamaian agar tidak sekadar menjadi instrumen kepentingan negara-negara besar. Selain itu, diversifikasi sumber energi dan jalur logistik menjadi urgensi yang tidak bisa lagi ditunda. 

Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur alternatif yang aman dan percepatan transisi menuju energi terbarukan adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada gejolak di Timur Tengah.

Perang antara AS-Israel dan Iran itu pada akhirnya adalah cermin buruk bagi peradaban kita. Kita membakar bumi untuk memperebutkan sumber daya yang justru menjadi pemicu krisis iklim dan konflik berkepanjangan. 

Keamanan nasional yang sejati tidak akan pernah tercapai melalui akumulasi kekuatan militer yang brutal, tetapi melalui kerja sama, koeksistensi damai, dan penghormatan yang tulus terhadap hukum internasional. 

Bagi Indonesia, tantangan terbesar adalah menjaga agar nurani bangsa tidak tumpul di tengah desakan realisme politik. Kita harus tetap tegak menyuarakan perdamaian. Sebab, di atas segala kalkulasi ekonomi dan politik, kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas tertinggi. 

Sumber: