Paradoks Negeri Bahari: Mengapa Ongkos Logistik RI Masih Mahal?

Tanpa integrasi kewenangan antarlembaga, digitalisasi berisiko hanya memindahkan birokrasi manual menjadi birokrasi digital. Prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah. 

Masalah inti logistik Indonesia bukan kurangnya teknologi, melainkan fragmentasi otoritas. Selama kementerian, pelabuhan, operator, dan regulator berjalan dengan sistem data berbeda, efisiensi akan terhambat oleh koordinasi administratif.

Pada akhirnya, biaya logistik tinggi selalu bermuara pada satu pihak: masyarakat. Dampaknya nyata: harga pangan di Indonesia Timur jauh lebih mahal, industri manufaktur kehilangan daya saing, dan yang terburuk, investasi bergeser ke Vietnam dan Thailand, serta inflasi regional lebih sulit dikendalikan. 

Logistik mahal bekerja seperti pajak tidak resmi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia tidak masuk APBN, tetapi menggerus produktivitas nasional secara permanen. (*)

*) Sukarijanto, praktisi pada sektor ”international logistics system”, kandidat doktor di School of Leadership, pascasarjana, Universitas Airlangga.

Sumber: