Paradoks Negeri Bahari: Mengapa Ongkos Logistik RI Masih Mahal?

Lembaga National Single Window (LNSW) menyajikan data bahwa agregat dwelling time sepanjang Januari hingga Oktober 2025 berada di level 2,93 hari. Angka tersebut masih sedikit lebih tinggi dari target rata-rata dwelling time 2025 yang diharapkan dapat ditekan hingga 2,87 hari. 

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memaparkan hasil dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan berhasil ditekan menjadi 2,77 hari pada Maret 2025, dari sebelumnya 3,52 pada 2024. 

Meski terdapat perbedaan tipis, hal itu mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan struktural pada proses waktu bongkar muat di sejumlah pelabuhan Indonesia jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

BIAS TRANSPORTASI DARAT

Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), pada 2022 biaya logistik domestik Indonesia mencapai 14,1% dari PDB, sedangkan biaya logistik ekspor berada di angka 8,98% dari PDB. 

Dari total 14,1% tersebut, biaya logistik darat menyumbang sekitar 50% dari total biaya logistik domestik atau setara dengan 7% dari PDB. Urgensi penurunan biaya logistik didorong oleh fakta bahwa tingginya biaya tersebut menjadi beban signifikan bagi sektor bisnis. 

Itu ironis bagi negara kepulauan. Dominasi jalur darat bukan sekadar pilihan teknis, melainkan konsekuensi historis pembangunan ekonomi yang Jawa-sentris. Industrialisasi terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga distribusi nasional menjadi satu arah: produksi dari pusat menuju perifer. 

Konsekuensinya: kapal kembali kosong, biaya pengiriman ke wilayah timur melonjak, dan harga barang antarwilayah timpang. Masalah itu menunjukkan bahwa logistik mahal sebenarnya adalah refleksi dari ketimpangan struktur ekonomi. 

Selama pusat produksi tidak tersebar, efek ganda efisiensi logistik akan selalu terbatas, seberapa pun banyak pelabuhan dibangun. 

Adapun perhitungan biaya logistik domestik yang ditetapkan Kementerian PPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan BPS mencakup tiga komponen utama. Yakni, biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan, serta biaya administrasi. 

Di sisi lain, konektivitas jaringan antara transportasi darat, laut, dan udara masih terfragmentasi, mendorong terciptanya inefisiensi dalam proses distribusi barang. Padahal, integrasi antara moda transportasi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang dengan transisi yang mulus dari satu moda ke moda lainnya sehingga mempercepat distribusi dan menekan biaya.

URGENSI MODERNISASI BIROKRASI

Logistik bukan sekadar urusan pelabuhan dan haulage. Ia adalah refleksi bagaimana negara mengelola ruang ekonomi, kompetisi pasar, dan distribusi kekuasaan. 

Dan, selama distribusi ekonomi masih mahal, pertumbuhan Indonesia akan terus berjalan dengan satu kenyataan yang luput dari atensi, yaitu bukan kekurangan produksi yang menahan ekonomi, melainkan mahalnya perjalanan barang dari satu titik ke titik lain di negeri sendiri.

Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan digitalisasi kepabeanan digadang-gadang sebagai solusi utama. Namun, digitalisasi tidak otomatis berarti reformasi. 

Sumber: