Menimbang Ulang Relevansi Prodi: Antara Kebutuhan Industri dan Masa Depan Peradaban

RENCANA pemerintah untuk menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan dalam membenahi ketimpangan antara dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja. 

Dalam lanskap ekonomi yang makin kompetitif dan berbasis teknologi, memang tidak dapat dimungkiri bahwa link and match menjadi kebutuhan mendesak. Perguruan tinggi tidak boleh berjalan dalam ruang hampa, terlepas dari realitas sosial-ekonomi yang terus berubah.

Meski demikian, kebijakan itu menyimpan sejumlah persoalan mendasar yang perlu ditimbang secara lebih hati-hati, jernih, dan berjangka panjang. Sebab, pendidikan tinggi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga fondasi peradaban.

BACA JUGA:Dari Menara Gading ke Lini Produksi (1): Relevansi Program Studi Pendidikan Tinggi

BACA JUGA:Dari Menara Gading ke Lini Produksi (2-Habis): Mengode Relevansi dan Mendekode Kontrol

Pertama, terdapat kecenderungan reduksionistik dalam memaknai ”relevansi”. Jika relevansi semata-mata diukur dari tingkat serapan kerja jangka pendek, kita sedang menyempitkan makna pendidikan menjadi sekadar pabrik tenaga kerja. 

Padahal, universitas sejak awal berdiri tidak hanya untuk mencetak pekerja, tetapi juga melahirkan pemikir, inovator, penjaga nilai, dan pembentuk arah bangsa. Banyak disiplin ilmu yang hari ini dianggap ”kurang relevan” justru menjadi fondasi bagi terobosan besar di masa depan.

Kedua, persoalan utama yang dihadapi bukan semata pada prodi, melainkan pada struktur ekonomi nasional itu sendiri. Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan daya serap tenaga kerja tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa industrialisasi Indonesia belum sepenuhnya kokoh. 

BACA JUGA:Komisi X DPR RI Soroti Wacana Penutupan Prodi, Dorong Transformasi Bukan Penghapusan

BACA JUGA:Prodi Tak Relevan dengan Kebutuhan Industri Mau Ditutup, Pakar Ingatkan Reduksi Peran Perguruan Tinggi

Dalam situasi itu, menutup prodi tanpa memperkuat sektor industri ibarat mengurangi aliran air tanpa memperbaiki wadahnya. Masalah akan bergeser, bukan selesai.

Ketiga, kebijakan itu berpotensi membuka ruang subjektivitas birokrasi jika tidak disertai indikator yang transparan, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Apa yang dimaksud dengan ”tidak relevan”? Siapa yang menentukan? Dalam kerangka waktu berapa relevansi itu diukur? Tanpa kejelasan itu, kebijakan berisiko menjadi reaktif, bahkan politis.

Keempat, ada ancaman nyata terhadap keberagaman ilmu pengetahuan. Sejarah menunjukkan bahwa inovasi besar sering lahir dari persilangan disiplin yang tidak terduga. Ketika negara terlalu fokus pada sektor-sektor tertentu, secara perlahan disiplin lain bisa terpinggirkan. Padahal, masa depan justru membutuhkan pendekatan multidisipliner yang kaya dan terbuka.

Sumber: