LKPJ Gubernur Jatim 2025 Diterima Seluruh Fraksi DPRD

Di sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berhasil memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim. 

Meski begitu, Khofifah ia menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan indikator pendidikan dasar seperti rata-rata lama sekolah.

BACA JUGA:Rayakan Hardiknas, Khofifah Sematkan Satyalancana Karya Satya kepada 400 Insan Pendidikan Jatim

BACA JUGA:Khofifah Dampingi Menteri Maruarar Luncurkan BSPS 33 Ribu Rumah di Jatim

Menurutnyi, kewenangan Pemprov Jatim berada pada jenjang SMA, SMK dan SLB. Pendidikan dasar hingga SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, kewenangannya ada di kabupaten dan kota. Tetapi tentu ini tetap harus menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan,” katanyi.

Pada sektor kesehatan, Khofifah mengungkapkan capaian Jawa Timur dalam penanganan stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menunjukkan hasil positif. Angka stunting Jawa Timur tercatat sebagai yang terendah kedua nasional setelah Bali, sedangkan capaian PKG menempati posisi kedua tertinggi nasional setelah Jawa Tengah.

Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyampaikan seluruh fraksi DPRD menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi penyempurnaan kebijakan pembangunan.

“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

Sumber: