Rekayasa Perilaku Manusia lewat Budaya

RUMPUN ilmu sosial kebudayaan atau humaniora kerap kali dianggap sebagai keilmuan yang tidak memberikan pundi-pundi rupiah layaknya keilmuan lainnya sehingga dipertanyakan urgensi dari adanya ilmu humaniora. Tentu selentingan tersebut sangat berbahaya, mengingat Kemendiktisaintek ingin serius menutup program studi keilmuan yang tidak prospektif pada lapangan pekerjaan. 

Padahal, bila kita mau telaah lebih lanjut, ilmu humaniora berpotensi mampu mengubah perilaku manusia Indonesia. Apalagi, Prof Koentjaraningrat telah memberikan gambaran bagaimana kebudayaan dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu maupun masyarakat. Lantas, bila kita pikir kembali, bukankah justru seharusnya dengan kebudayaan manusia bisa ”direkayasa” alias diarahkan pola perilakunya? 

Selentingan rekayasa perilaku manusia lewat budaya menemukan relevansinya ketika dibaca melalui kumpulan pemikiran dalam buku Perubahan Budaya di Indonesia: Perspektif Sejarah, Linguistik, dan Sastra. Buku tersebut menghimpun pidato pengukuhan tujuh guru besar Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. 

Buku tersebut tidak sekadar mendokumentasi seremonial akademik, tetapi menghadirkan refleksi epistemologis yang memperlihatkan perubahan budaya bekerja secara subtil namun sistematis dalam membentuk orientasi berpikir dan bertindak masyarakat. 

Sebelum terjun mengulas buku tersebut, perlu dipahami makna ”rekayasa perilaku” yang saya tulis tidak dipahami sebagai cara budaya memanipulasi manusia, tetapi sebagai proses perubahan kultural yang berlangsung melalui internalisasi simbol, wacana, dan pengalaman historis sebagaimana dalam logika habitus Pierre Bourdieu maupun relasi kuasa-pengetahuan ala Michel Foucault. 

Oleh karena itu, buku itu menjadi menarik untuk ditelaah secara kritis karena secara implisit menunjukkan bahwa disiplin humaniora justru memiliki daya transformasi yang laten, tetapi fundamental dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Alih-alih sekadar menjadi ilmu yang ”tidak produktif” secara ekonomi. 

Amnesia Sejarah, Hilang Arah di Masa Depan

Prof Purnawan, melalui tulisannya, Mengelola Ruang pada Masa Pandemi: Sebuah Perspektif Sejarah Perkotaan, menunjukkan secara lugas bahwa ilmu sejarah sejatinya berfungsi mengembalikan memori kolektif tentang apa yang seharusnya dilakukan negara ketika menghadapi krisis. 

Ia berhasil mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang terkesan gamang dan seolah lupa sejarah bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda pun pernah menghadapi pandemi dengan langkah yang cukup tegas. 

Bahkan, sukses menerapkan pembatasan mobilitas di ruang kota, bukan malah menyepelekan bahaya penyebaran pandemi. Kritik itu menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar arsip masa lalu, melainkan sumber pengetahuan yang dapat mengubah perilaku kolektif masyarakat demi keselamatan bersama. 

Pendapat senada muncul dalam tulisan Prof Sarkawi yang berjudul Surabaya: Kota Pergerakan, Kota Revolusi, dan Amnesia Sejarah. Ia dengan lugas mengingatkan bahaya terbesar bukanlah lupa sejarah, tetapi menjadikannya sekadar formalitas. Selama sejarah hanya berhenti pada upacara dan simbol, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah benar-benar hidup. 

Tulisan Prof Sarkawi menjadi kritik tajam seolah kita hanya mampu mengingat, tetapi belum berhasil menerapkan wejangan sejarah. Oleh karena itu, sejarah tidak hanya untuk diingat, tetapi juga berpotensi membentuk identitas bangsa dengan mengarahkan ulang perilaku manusia jika benar-benar dipahami dan dihayati. 

Ritual dan Kritik, Cara Linguistik Menjadi Kontrol Sosial

Uniknya, apa yang sering kita anggap sepele seperti tradisi lokal justru menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah yang kian tergerus. Prof Ni Wayan dalam tulisannya, Ritual Pertanian dan Pelestarian Bahasa Bali, menjelaskan bahwa bahasa, tradisi, dan pelestarian alam menjadi satu kesatuan dalam praktik budaya. 

Sumber: