Dolar dan Prabowonomics

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk pekan lalu bahwa rakyat desa tidak pakai dolar menjadi pidato yang paling banyak dikomentari. Di media sosial ratusan netizen menjadikan pidato itu sebagai konten. Bahkan, seorang anak siswa SD pun mengunggah konten mengenai hal tersebut.

Tak pelak, Prabowo berada pada posisi defensif. Ia menjadi bulan-bulanan karena tidak peka dan sengaja mengalihkan dan menyembunyikan persoalan. Nilai tukar rupiah terus melemah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) melorot, tapi Prabowo mengatakan ekonomi baik-baik saja.

Dua program andalan Prabowo, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih, menjadi sasaran tembak paling telak karena dianggap sebagai pemborosan anggaran yang memperburuk kodisi fiskal.

Dua program itu merupakan realisasi dari konsep ”prabowonomics” yang didasarkan pada social justice atau keadilan sosial. Konsep tersebut merupakan sintesis dari ekonomi pasar dan ekonomi sosial yang pernah dirumuskan begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah kandung Prabowo.

BACA JUGA:Indonesia Kembali ke Panggung WEF Davos setelah Lebih dari 1 Dekade, Prabowo Paparkan Prabowonomics

BACA JUGA:Transformasi Ekonomi ala Prabowonomics: Solusi atau Delusi?

Prabowo menjelaskan konsep prabowonomics dan social justice di forum World Economic Forum di Davos, Swiss, Januari 2026. Tidak ada menteri-menteri Prabowo yang berbicara mengenai gagasan itu. Tidak ada upaya sosialisasi dari istana supaya publik memahami konsep tersebut secara sederhana dan gamblang. 

Tokoh yang menjadi ”jubir” prabowonomics dan social justice adalah Rocky Gerung. Ia sering mengungkap hal itu dalam berbagai kesempatan. Bersamaan dengan itu, Rocky Gerung juga menyerang menteri-menteri Prabowo –terutama Purbaya dan Bahlil– yang dianggapnya tidak paham mengenai prabowonomics dan social justice.

Sebelum prabowonomics, sudah muncul istilah soehartonomics dan habibienomics. Soehartonomics merupakan turunan dari konsep widjojonomics, arsitek ekonomi Orde Baru Widjojo Nitisastro, yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan stabilitas makro, pengendalian inflasi ketat, dan deregulasi pasar.  

BACA JUGA:Prabowo Sebut 343 Miliar Dolar Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar Negeri Selama 22 Tahun

BACA JUGA:Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Melemah, Budi Sulistyono Kanang: Warning Serius untuk Negeri

Kemudian, muncul habibienomics yang merupakan program ekonomi Presiden B.J. Habibie. Penekanannya pada transformasi dari perekonomian agraris-ekstraktif menjadi industri berbasis teknologi tinggi. Salah satu andalannya adalah pabrik pesawat terbang IPTN di Bandung.

Sekarang muncul prabowonomics yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi ambisius yang mencapai 8 persen. Intervensi negara lebih besar dan ekspansi fiskal untuk mendanai program kesejahteraan rakyat. Karakter utamanya adalah pembangunan ekonomi berorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Konsep social justice yang diusung Prabowo mempunyai landasan konstitusional pada sila kelima Pancasila, ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di tengah dinamika ekonomi global yang makin liberal dan kompetitif, muncul kembali gagasan mengenai kehadiran negara dalam distribusi kesejahteraan. 

Sumber: