Ketika PTS Menjadi Pilihan Cadangan

PELAKSANAAN ujian tulis berbasis komputer (UTBK) sebagai salah satu syarat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) diumumkan 25 Mei ini. Pada awal pelaksanaan UTBK, berita tentang adanya joki bermunculan dan dari tahun ke tahun terus terjadi, seolah panitia tidak berkutik dengan cara-cara ”canggih” yang dimiliki joki. Di Surabaya disinyalir ada lebih 100 peserta UTBK yang menggunakan jasa Joki.

Fenomena joki itu menjadi salah satu bukti bahwa PTN tetap paling diminati, apa pun program studinya, sehingga berbagai upaya ditempuh dengan cara-cara curang. Kita patut bersyukur panitia tidak pernah kehilangan metode bagaimana cara menghalau kecurangan yang dilakukan peserta UTBK.

Ini sebuah keprihatinan mendalam yang perlu menjadi perhatian bersama, di tengah upaya PTN menjaring mahasiswa baru yang diibaratkan oleh para pengelola PTS sebagai parktik ”kapal keruk”. 

Kegelisahan pimpinan PTS terhadap praktik ”kapal keruk” PTN dalam sistem penerimaan mahasiswa baru telah didengar dan mendapat jawaban oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), menyusul dikeluarkannya Peraturan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Peraturan itu bagian tidak terpisahkan dalam menjawab kegelisahan pimpinan PTS, yang pada beberapa tahun terakhir, kesulitan dalam mendapatkan mahasiswa baru, akibat fenomena ”kapal keruk” itu.

Berkembangnya istilah ”kapal keruk” cukup popular karena sebagian PTN telah berubah menjadi kapal keruk: menyerap mahasiswa dalam jumlah besar melalui berbagai jalur seleksi dan ekspansi daya tampung.

Situasi itu makin dirasakan berat oleh banyak PTS dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Tidak sedikit kampus swasta yang harus bekerja ekstra keras hanya untuk memenuhi satu kelas mahasiswa baru. 

Bahkan, ada program studi yang terancam tidak membuka kelas karena jumlah pendaftar terlalu sedikit. Di berbagai daerah, pimpinan PTS mulai menghadapi dilema serius: antara mempertahankan mutu, menjaga keberlangsungan dosen dan tenaga kependidikan, atau melakukan efisiensi karena minimnya mahasiswa baru.

Hal itu tidak bisa dilepaskan dari makin luasnya ekspansi penerimaan mahasiswa oleh PTN dan terutama PTNBH melalui berbagai jalur: SNBP, SNBT, jalur mandiri, kelas internasional, kelas kerja sama, hingga program vokasi.

Dalam praktiknya, masyarakat melihat hampir tidak ada lagi batas psikologis daya tampung PTN. Selama masih ada kursi kosong, pembukaan jalur baru terus dimungkinkan. Akibatnya, PTS berada pada posisi yang makin berat dalam memperebutkan lulusan SMA, terlebih ketika persepsi publik masih menempatkan PTN sebagai pilihan utama, apa pun program studinya.

Pada pengumuman hasil UTBK 25 Mei 2026 ini, kegelisahan itu kembali memuncak. Banyak PTS yang cemas karena gelombang besar calon mahasiswa masih menunggu peluang diterima di PTN hingga tahap akhir. PTS akhirnya hanya menjadi ”pilihan cadangan”, bukan pilihan akademik yang direncanakan sejak awal. 

Padahal, di sisi lain, tidak sedikit PTS yang justru memiliki program studi unggul, fasilitas modern, kedekatan industri, bahkan fleksibilitas pembelajaran yang lebih adaptif daripada sebagian PTN yang mengalami kepadatan mahasiswa.

Kuota PTN

Kembali pada permendiktisaintek, yang terkait dengan penetapan kuota berdasar pada jumlah dan kualifikasi dosen; rasio dosen-mahasiswa; sarana dan prasarana; serta laboratorium dan fasilitas pembelajaran lainnya. 

Sumber: