Khofifah Sebut Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur Tersisa 0,29 Persen, Di Bawah Rata-Rata Nasional

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur mencatatkan penurunan drastis hingga menyentuh angka 0,29 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Jatim jauh di bawah rata-rata nasional yang mencatatkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,85 persen.

​Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, terjadi penurunan makro yang sangat signifikan di Jatim selama periode 2020–2025, yaitu sebesar 4,26 persen poin.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 angka kemiskinan ekstrem di Jatim masih bertengger di posisi 4,55 persen. Penurunan performa kemiskinan Jatim ini tercatat lebih progresif ketimbang laju penurunan nasional yang berada di angka 3,05 persen poin.

​Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penurunan tajam ini menjadi bukti konkret efektivitas program intervensi kesejahteraan sosial yang digulirkan pemerintah provinsi. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor dinilai berjalan tepat sasaran.

BACA JUGA:Jember Jadi Sorotan Nasional, Validasi Data Kemiskinan Libatkan 20 Ribu ASN

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi Jatim Lampaui Nasional, Tapi Ketimpangan dan Kemiskinan di Madura Masih Tinggi

​“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin 25 Mei 2026.

​Secara rinci, tren melandainya kemiskinan ekstrem di Jatim terus menunjukkan progres positif sejak pascapandemi. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,23 persen, menyusut menjadi 1,80 persen pada 2022, turun ke 0,82 persen pada 2023, menyentuh 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai titik terendah di angka 0,29 persen pada 2025.

​Penurunan konsisten ini dinilai luar biasa lantaran dicapai di tengah adanya penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global oleh Bank Dunia. Indikator yang semula menggunakan standar US1,99 Purchasing Power Parity (PPP) kini dinaikkan menjadi US2,15 PPP pada periode 2024–2025.

​Khofifah menjelaskan, arah pembangunan Jawa Timur tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi secara statistik, melainkan mengedepankan aspek inklusivitas yang berdampak langsung pada perluasan kesejahteraan masyarakat secara riil.

BACA JUGA:Prabowo Optimistis Ekonomi Tumbuh Positif: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terus Menurun

BACA JUGA:Rekomendasi LKPJ, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Apresiasi Kinerja Pemkab: Kemiskinan-Pengangguran Rendah

​Hal itu diperkuat oleh data makro ekonomi bentukan BPS per 5 Februari 2026, di mana persentase penduduk miskin secara umum di Jatim pada September 2025 turun menjadi 9,30 persen dari sebelumnya 9,50 persen pada Maret 2025.

masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi ini sendiri juga diisukan sebagai salah satu pemicu utama dibalik aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar di sejumlah wilayah di Indonesia.--Istimewa

​Kondisi positif ini linier dengan melandainya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur. Data BPS per Februari 2026 menunjukkan TPT Jatim turun ke posisi 3,55 persen dari periode sebelumnya sebesar 3,61 persen pada Februari 2025. Angka pengangguran Jatim tersebut lagi-lagi berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen.

​Menariknya, sektor ketenagakerjaan Jatim juga mendapat angin segar dari klaster pendidikan vokasi. Pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sukses ditekan ke angka 5,73 persen, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,87 persen. Transformasi ini membuat lulusan SMK tidak lagi menyandang status sebagai penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Pertumbuhan Ekonomi Jatim Capai 5,96 Persen 

​Di tataran makro, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tercatat meningkat sebesar 5,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi di seluruh Pulau Jawa dan melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.

Perekonomian Jatim sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, disusul perdagangan sebesar 18,77 persen, dan sektor pertanian sebesar 10,51 persen. Secara nasional, Jawa Timur mengukuhkan posisinya sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua di Indonesia dengan andil 14,40 persen.

​Menurut Khofifah, capaian ini ditopang oleh integrasi berbagai program perlindungan sosial Pemprov Jatim, antara lain PKH Plus, Desa Berdaya, pemberdayaan UMKM, asuransi pekerja rentan, serta intervensi berbasis data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

​“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi. Prinsipnya adalah No One Left Behind, tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan,” pungkas Khofifah. (*)

 

Sumber: